Di wilayah kota yang bukan termasuk kota berstatus designated city, tarif tersebut umumnya terbagi menjadi 6 persen pajak kota dan 4 persen pajak prefektur.
Sementara itu, Osaka City dan Kyoto City yang berstatus designated city menerapkan pembagian sebesar 8 persen pajak kota dan 2 persen pajak prefektur.
Meski pembagiannya berbeda, kedua sistem tersebut tetap menghasilkan tarif standar gabungan sebesar 10 persen.
Perbedaan pembagian tarif antara pemerintah kota dan prefektur tidak otomatis membuat jumlah pajak keseluruhan menjadi lebih tinggi.
Pemerintah Kyoto City menjelaskan bahwa gabungan pajak kota dan prefektur pada dasarnya sama apabila penghasilan serta potongan pajaknya sama, kecuali terdapat pungutan tambahan dari pemerintah daerah.
Selain pajak berdasarkan penghasilan, residence tax memiliki komponen pajak tetap per orang atau kintō-wari.
Sejumlah pemerintah prefektur juga menerapkan pungutan tambahan pada komponen pajak tetap tersebut, antara lain untuk mendanai program kehutanan dan lingkungan.
Sejak tahun fiskal 2024, Jepang juga memberlakukan pajak nasional lingkungan hutan atau Forest Environment Tax sebesar 1.000 yen per tahun.
Pajak nasional tersebut dipungut bersama pajak penduduk individu yang memenuhi ketentuan perpajakan.
Pungutan nasional sebesar 1.000 yen ini berbeda dari pungutan tambahan tingkat prefektur yang jumlahnya dapat bervariasi antarwilayah.