Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menerbitkan panduan pelaksanaan pada Juli 2025, yang mengatur kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan asosiasi pemburu.

Langkah keselamatan seperti pembatasan akses publik dan evakuasi warga diwajibkan sebelum dilakukan tindakan penembakan darurat.

Pedoman itu juga menekankan pentingnya memastikan adanya backstop seperti lereng atau bantaran sungai yang dapat menghentikan peluru jika meleset.

Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Keiichiro Asao, mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan pelatihan, berbagi contoh kasus, dan dukungan keuangan agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan aman di seluruh daerah.

Kasus di Gunma dan Gifu menunjukkan bahwa ancaman beruang kini tidak hanya terbatas di hutan atau pegunungan, melainkan juga dapat terjadi di area permukiman dan fasilitas umum.

Warga diminta tetap waspada, terutama menjelang musim gugur saat beruang aktif mencari makanan sebelum berhibernasi.

Pemerintah Jepang kini berupaya menyeimbangkan antara perlindungan satwa liar dan keselamatan publik.

Meskipun penembakan darurat sudah diizinkan, kebijakan ini ditegaskan sebagai langkah terakhir setelah semua cara pencegahan lain tidak berhasil.

Bagi masyarakat di daerah rawan serangan, kewaspadaan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pertemuan dengan beruang yang dulunya jarang terjadi kini menjadi ancaman nyata, bahkan di tempat yang tidak terduga seperti pusat perbelanjaan atau kawasan wisata.

© Kyodo News