Ohayo Jepang
Powered by

Share this page

Fakta & Data

Jepang Resmi Mengatur Hukuman bagi Penodaan Bendera Nasional, Berikut Rinciannya

Kompas.com - 13/08/2026, 14:10 WIB

OHAYOJEPANG - Jepang resmi memberlakukan Undang-undang (UU) yang mengatur hukuman bagi tindakan menodai bendera nasional mulai Kamis (13/8/2026). 

Aturan ini merupakan salah satu agenda legislatif yang telah lama diperjuangkan Perdana Menteri Konservatif Sanae Takaichi.

Meski demikian, pemberlakuan undang-undang ini memicu kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi.

Berdasarkan aturan tersebut, individu yang di muka umum merusak, menurunkan, atau menodai bendera nasional Jepang (Hinomaru), dengan tindakan yang menimbulkan “perasaan tidak nyaman atau jijik yang kuat” pada orang lain dapat dikenai hukuman.

Pelanggar dapat dipidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal 200.000 yen (sekitar Rp 22,4 juta).

Sebelumnya, hukum pidana Jepang hanya mengatur hukuman kepada orang yang merusak bendera asing.

Ketiadaan aturan mengenai penodaan bendera nasional Jepang kemudian dianggap sebagai ketentuan yang perlu dibenahi. 

Rancangan UU tersebut diajukan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP), Japan Innovation Party, serta beberapa partai oposisi. 

Aturan ini bertujuan melindungi pandangan publik bahwa bendera nasional harus diperlakukan dengan hormat.

Baca juga:

Hukuman ditentukan berdasarkan jenis kasus penodaan

Dalam penerapannya, Badan Kepolisian Jepang meminta kepolisian di setiap prefektur untuk menilai setiap tindakan secara cermat.

Polisi juga diminta memeriksa secara menyeluruh alasan dan kebutuhan untuk melakukan penangkapan.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hukuman akan ditentukan berdasarkan kondisi masing-masing kasus. 

Ketentuan tambahan menyebutkan bahwa aturan ini akan ditinjau kembali sekitar tiga tahun setelah diberlakukan.

Merusak bendera nasional Jepang milik sendiri tetap dapat dikenakan hukuman pidana. 

Namun, adegan penodaan bendera dalam film live-action yang dibuat di lokasi non-publik, anime, manga, video game, dan video yang menggunakan AI, tidak termasuk tindakan yang dapat dihukum.

Hiasan kertas kecil yang disertakan dalam makanan anak-anak juga tidak dianggap sebagai simbol nasional berdasarkan standar yang diterima secara sosial.

Oleh karena itu, benda tersebut tidak termasuk tindakan yang dapat dikenai hukuman.

Baca juga:

Muncul kekhawatiran akan kebebasan berekspresi

Undang-undang tersebut disahkan pada pertengahan Juli setelah melalui pembahasan di parlemen yang juga mendapat penolakan dari pihak oposisi. 

Mereka menilai aturan tersebut dapat berdampak pada hak-hak konstitusional serta khawatir penerapannya terlalu luas.

Sekitar 200 pakar hukum tata negara mendukung pernyataan bersama pada 4 Agustus yang menyerukan pencabutan UU tersebut.

Mereka menilai bahwa aturan tersebut dapat menekan pandangan kritis terhadap pemerintah. 

Aturan ini juga dianggap tidak terlalu diperlukan karena Jepang jarang mengalami insiden penodaan bendera nasional. Meski demikian, UU tersebut tampaknya lebih diterima oleh publik. 

Berdasarkan jajak pendapat Kyodo News pada akhir Juli, sebanyak 55,8 persen responden mendukung UU tersebut, sementara 38,9 persen tidak mendukungnya.

©Kyodo News

Penulis: Kompas.com/Savira Agustin

Halaman:
Editor : Muhammad Zaenuddin

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
 
Pilihan Untukmu
Close Ads

Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.