Sekitar 200 pakar hukum tata negara mendukung pernyataan bersama pada 4 Agustus yang menyerukan pencabutan UU tersebut.
Mereka menilai bahwa aturan tersebut dapat menekan pandangan kritis terhadap pemerintah.
Aturan ini juga dianggap tidak terlalu diperlukan karena Jepang jarang mengalami insiden penodaan bendera nasional. Meski demikian, UU tersebut tampaknya lebih diterima oleh publik.
Berdasarkan jajak pendapat Kyodo News pada akhir Juli, sebanyak 55,8 persen responden mendukung UU tersebut, sementara 38,9 persen tidak mendukungnya.
©Kyodo News
Penulis: Kompas.com/Savira Agustin