Ohayo Jepang
Powered by

Share this page

Fakta & Data

Jepang Resmi Mengatur Hukuman bagi Penodaan Bendera Nasional, Berikut Rinciannya

Kompas.com - 13/08/2026, 14:10 WIB

Sekitar 200 pakar hukum tata negara mendukung pernyataan bersama pada 4 Agustus yang menyerukan pencabutan UU tersebut.

Mereka menilai bahwa aturan tersebut dapat menekan pandangan kritis terhadap pemerintah. 

Aturan ini juga dianggap tidak terlalu diperlukan karena Jepang jarang mengalami insiden penodaan bendera nasional. Meski demikian, UU tersebut tampaknya lebih diterima oleh publik. 

Berdasarkan jajak pendapat Kyodo News pada akhir Juli, sebanyak 55,8 persen responden mendukung UU tersebut, sementara 38,9 persen tidak mendukungnya.

©Kyodo News

Penulis: Kompas.com/Savira Agustin

Halaman:
Editor : Muhammad Zaenuddin

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
 
Pilihan Untukmu
Close Ads

Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.