Baca juga:
Dalam penerapannya, Badan Kepolisian Jepang meminta kepolisian di setiap prefektur untuk menilai setiap tindakan secara cermat.
Polisi juga diminta memeriksa secara menyeluruh alasan dan kebutuhan untuk melakukan penangkapan.
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hukuman akan ditentukan berdasarkan kondisi masing-masing kasus.
Ketentuan tambahan menyebutkan bahwa aturan ini akan ditinjau kembali sekitar tiga tahun setelah diberlakukan.
Merusak bendera nasional Jepang milik sendiri tetap dapat dikenakan hukuman pidana.
Namun, adegan penodaan bendera dalam film live-action yang dibuat di lokasi non-publik, anime, manga, video game, dan video yang menggunakan AI, tidak termasuk tindakan yang dapat dihukum.
Hiasan kertas kecil yang disertakan dalam makanan anak-anak juga tidak dianggap sebagai simbol nasional berdasarkan standar yang diterima secara sosial.
Oleh karena itu, benda tersebut tidak termasuk tindakan yang dapat dikenai hukuman.
Baca juga:
Undang-undang tersebut disahkan pada pertengahan Juli setelah melalui pembahasan di parlemen yang juga mendapat penolakan dari pihak oposisi.
Mereka menilai aturan tersebut dapat berdampak pada hak-hak konstitusional serta khawatir penerapannya terlalu luas.