OHAYOJEPANG - Jepang resmi memberlakukan Undang-undang (UU) yang mengatur hukuman bagi tindakan menodai bendera nasional mulai Kamis (13/8/2026).
Aturan ini merupakan salah satu agenda legislatif yang telah lama diperjuangkan Perdana Menteri Konservatif Sanae Takaichi.
Meski demikian, pemberlakuan undang-undang ini memicu kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi.
Berdasarkan aturan tersebut, individu yang di muka umum merusak, menurunkan, atau menodai bendera nasional Jepang (Hinomaru), dengan tindakan yang menimbulkan “perasaan tidak nyaman atau jijik yang kuat” pada orang lain dapat dikenai hukuman.
Pelanggar dapat dipidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal 200.000 yen (sekitar Rp 22,4 juta).
Sebelumnya, hukum pidana Jepang hanya mengatur hukuman kepada orang yang merusak bendera asing.
Ketiadaan aturan mengenai penodaan bendera nasional Jepang kemudian dianggap sebagai ketentuan yang perlu dibenahi.
Rancangan UU tersebut diajukan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP), Japan Innovation Party, serta beberapa partai oposisi.
Aturan ini bertujuan melindungi pandangan publik bahwa bendera nasional harus diperlakukan dengan hormat.