Powered by
OHAYOJEPANG - Gaji, tunjangan, sampai fasilitas anggota DPR Indonesia masih menjadi perbincangan hangat.
Hal ini membuat sejumlah orang penasaran dengan gaji dan fasilitas yang diterima anggota DPR negara lain, termasuk Jepang.
Dian yang dikenal akrab sebagai Neo Japan membagikan video wawancara dengan seorang anggota DPR (Shūgiin atau House of Representatives) Jepang Prefektur Hyogo, Kotaro Ikehata.
Ikehata menjelaskan adanya fasilitas rumah dinas yang disediakan negara.
“Ada dua kompleks apartemen khusus anggota DPR di Tokyo. Kalau DPD Jepang (Sangiin atau House of Councillors) ada dua kompleksnya. (Saya) ada rumahnya tapi saya bayar sewa lebih murah dari orang biasa,” kata Ikehata dalam video yang dibagikan Neo Japan pada Instagram dan TikTok dua hari lalu.
View this post on Instagram
Ikehata juga menyebutkan bahwa tidak semua anggota parlemen Jepang mendapatkan fasilitas berupa mobil.
"Kalau pejabat setara menteri dapat mobil, kalau orang kayak saya enggak dapat," ujar Ikehata.
Soal aktivitas, Ikehata mengaku perjalanan dari rumah ke Tokyo cukup jauh.
"Rumah saya jauh, butuh waktu empat jam ke Tokyo dari rumah. Kadang naik kereta cepat, pesawat juga. Ada banyak cara," kata Ikehata.
Menurutnya, anggota parlemen yang tinggal dekat biasanya menggunakan kereta atau mobil.
“Kalau sangat dekat, ada juga yang naik sepeda,” kata dia.
Pejabat Jepang juga dikenal dengan sikap tanggung jawabnya dalam menghadapi masalah.
“Tergantung masalah yang dibuat, misal masalah penyelewengan uang aku rasa itu susah sekali, aku rasa mengundurkan diri. Kalau selain itu mungkin saya berpikir dulu. Tergantung ukuran masalah yang dibuat," tutur Ikehata ketika ditanya mengenai budaya minta maaf pejabat Jepang.
Menurut Ikehata, jika pejabat sampai minta maaf berarti itu sudah termasuk masalah besar. Ia pun akan melakukan hal yang sama dan mengundurkan diri.
Baca juga:
Jepang memiliki lembaga legislatif yang disebut Kokkai atau National Diet dalam Bahasa Inggris.
Parlemen ini terdiri dari dua majelis, yakni Shūgiin atau House of Representatives dan Sangiin atau House of Councillors.
Shūgiin kerap dianggap setara dengan DPR RI karena memiliki kewenangan besar dalam membuat undang-undang dan mengesahkan anggaran.
Ketentuan gaji, tunjangan, dan fasilitas anggota parlemen Jepang diatur dalam Undang-Undang tentang Gaji Tahunan, Biaya Perjalanan, dan Tunjangan Anggota Parlemen.
Ketua Shūgiin menerima gaji 2.170.000 yen per bulan atau sekitar Rp 240 juta.
Wakil ketua memperoleh 1.584.000 yen per bulan atau sekitar Rp 175 juta, sedangkan gaji anggota biasa sebesar 1.294.000 yen per bulan atau sekitar Rp 143 juta.
Selain gaji pokok, setiap anggota Shūgiin juga mendapat tunjangan bulanan sebesar 1.000.000 yen atau sekitar Rp 110 juta.
Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, mulai dari penelitian, komunikasi, publikasi, interaksi dengan masyarakat, hingga kebutuhan tempat tinggal.
Anggota Shūgiin juga berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas bila ditugaskan secara resmi.
Selain biaya perjalanan, ada pula tunjangan harian bagi pejabat internal parlemen selama masa sidang.
Nilai tunjangan harian ini maksimal 6.000 yen per hari atau sekitar Rp 660.000.
Pembayaran hanya berlaku selama periode sidang sehingga penggunaan anggaran tetap terkontrol.
Fasilitas transportasi juga menjadi bagian dari hak anggota Shūgiin.
Mereka menerima tiket khusus untuk naik kereta Japan Railways (JR) dan bus tertentu tanpa membayar ongkos.
Selain itu, mereka juga bisa memperoleh tiket penerbangan domestik dari maskapai dalam negeri.
Fasilitas ini diberikan agar anggota lebih mudah menjangkau daerah pemilihan atau menjalankan tugas di luar Tokyo.
Sumber:
@ohayo_jepang Pejabat Jepang salah ngomong lah kok langsung mundur?! 🙇♂️ Beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian Jepang Taku Etō mundur gara-gara slip of the tongue alias salah ngomong. Saat harga beras naik gila-gilaan, dia malah bilang: “Saya nggak pernah beli beras, selalu dikasih pendukung.” Publik langsung ngamuk karena dianggap nggak punya empati. Hasilnya, nggak lama, beliau pun resmi mengundurkan diri (The Japan Times, 20 Mei 2025). 🔑 Kenapa bisa segampang itu mundur? Karena di Jepang ada budaya tanggung jawab (resign when at fault): ➡️ Saat pejabat melanggar kepercayaan publik, mundur dianggap langkah terhormat. ➡️ Bukan cuma politik, tapi juga bentuk pertanggungjawaban moral. ➡️ Makanya ada istilah: daijin o jinin suru (mengundurkan diri sebagai menteri) & sekinin o toru (mengambil tanggung jawab). Di Jepang, mundur bukan selalu karena tidak bisa bertahan, tapi sering jadi cara menjaga integritas diri sekaligus menyelamatkan muka institusi/partai. Gak heran, sejak 2000, 10 dari 33 Menteri Pertanian Jepang mundur gara-gara kasus atau komentar sensitif. Fyi nih, sistem parlementer Jepang juga bikin pergantian menteri relatif lebih mudah dibanding negara presidensial seperti U.S. Itulah kenapa budaya “mundur” sudah jadi bagian dari politik moral Jepang. Polling: Kalau di Indonesia, budaya kayak gini sebaiknya ada juga nggak? Kreator Konten: Zahra Permata J Produser: Siti Annisa Penulis: YUHARRANI AISYAH #OhayoJepang #HidupdiJepang #KerjadiJepang #MagangdiJepang #BudayaJepang ♬ suara asli - Ohayo Jepang
