Kondisi ini memicu keprihatinan karena bertentangan dengan tujuan utama visa, yaitu mendatangkan tenaga ahli dengan keterampilan profesional.

Badan Imigrasi Jepang berencana menelusuri lebih banyak kasus serupa dan meningkatkan kesadaran agar praktik seperti ini tidak terus berlanjut.

Ilustrasi pekerja Indonesia pada bidang konstruksi.

Kemungkinan Aturan Baru dan Laporan Pekerja

Jika penyalahgunaan tidak kunjung membaik, pemerintah mempertimbangkan untuk mewajibkan pekerja asing melapor ketika mereka dipindahkan ke perusahaan lain.

Kebijakan ini dinilai dapat membantu pemantauan agar pekerja tetap berada di bidang yang sesuai keahlian mereka.

Kelompok pendukung pekerja asing juga mencatat adanya peningkatan keluhan, termasuk dari mereka yang mengaku tidak mendapat penempatan kerja dari perusahaan penyalur.

Pemerintah berharap pekerja asing merasa lebih terlindungi dan mendapat kepastian hukum dengan pengawasan lebih ketat.

Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Jepang ingin menjaga integritas sistem visa agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya.

Transparansi antara perusahaan, pekerja, dan otoritas menjadi kunci agar kasus serupa bisa ditekan.

Pengetatan Syarat Visa Manajer Bisnis

Selain menyoroti visa tenaga ahli, Badan Imigrasi Jepang juga mempertimbangkan pengetatan syarat untuk visa manajer bisnis.

Visa ini pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pendirian usaha rintisan di Jepang.