OHAYOJEPANG - Pemerintah Jepang akan menyusun satu paket kebijakan komprehensif untuk menangani berbagai isu terkait warga asing dan wisatawan pada Januari mendatang.

Langkah ini disampaikan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara pada Selasa (4/11/2025).

Hal itu setelah para menteri menggelar rapat untuk pertama kalinya di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi guna membahas kebijakan tentang warga asing.

Dalam konferensi pers, Kihara mengatakan bahwa pertemuan tingkat menteri tersebut dibentuk untuk memperkuat pengawasan pemerintah pusat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan warga asing.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah berupaya membangun masyarakat yang aman, tertib, inklusif, dan memberikan rasa aman bagi warga Jepang maupun warga asing yang tinggal di negara ini.

Baca juga:

• Jumlah Warga Asing di Jepang Meledak, Tembus 3,76 Juta Orang per 2024
• Saat Jepang Kehilangan Warganya, Bayi Asing Hadir Membawa Harapan
• Jumlah Pendatang Membludak, Jepang Tinjau Ulang Kebijakan Warga Asing

Penanganan Masalah Hukum dan Sosial

Isu tentang warga asing menjadi perhatian di Jepang setelah muncul laporan media mengenai pelanggaran izin tinggal serta dugaan penyalahgunaan layanan publik oleh sebagian individu asing.

Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Sanae Takaichi menyebut bahwa sebagian warga Jepang merasa khawatir dan tidak adil karena adanya tindakan ilegal yang dilakukan oleh sejumlah orang asing.

“Pemerintah akan merespons dengan tegas terhadap masalah tersebut sambil tetap menjaga jarak dari sikap xenofobia,” ujar Takaichi melansir Kyodo News (4/11/2025).

Isu terkait warga asing, termasuk meningkatnya pembelian tanah oleh individu dan perusahaan non-Jepang, menjadi sorotan publik selama pemilihan anggota majelis tinggi pada Juli lalu.

Pada masa itu, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengalami penurunan dukungan dan kemudian Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya pada September.