OHAYOJEPANG - Warga negara Indonesia (WNI) yang berencana kerja di Jepang perlu memahami sejumlah prosedur administrasi setelah tiba di negara tersebut. Salah satunya adalah mendaftarkan alamat tempat tinggal ke kantor pemerintah daerah setempat.
Pendaftaran alamat merupakan kewajiban bagi warga negara asing yang baru tiba di Jepang dengan izin tinggal jangka menengah hingga panjang.
Secara umum, mereka wajib melaporkan alamat tempat tinggal paling lambat 14 hari setelah menetapkan tempat tinggal di Jepang.
Lantas, apa yang terjadi jika pekerja asing tidak mendaftarkan alamat tempat tinggal di Jepang?
Keterlambatan pendaftaran alamat dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk denda. Dalam kondisi tertentu, kelalaian yang berlangsung lebih lama juga berisiko memengaruhi status izin tinggal.
Berikut penjelasannya berdasarkan informasi resmi Pemerintah Jepang yang diperiksa pada November 2026.
Baca juga:
Warga negara asing yang baru tiba di Jepang dengan izin tinggal jangka menengah hingga panjang umumnya perlu menyerahkan laporan pindah masuk atau tennyū todoke (転入届) kepada pemerintah daerah tempat mereka tinggal.
Saat menyelesaikan prosedur tersebut dan menunjukkan kartu izin tinggal atau zairyū card (在留カード), alamat yang didaftarkan akan dicatat pada kartu izin tinggal.
Pemerintah daerah juga akan membuat catatan kependudukan resmi atau jūminhyō (住民票).
Catatan tersebut memuat informasi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal yang terdaftar.
Setelah catatan kependudukan dibuat, pemerintah daerah juga akan memberitahukan My Number, yaitu nomor identitas 12 digit yang digunakan dalam prosedur administrasi terkait jaminan sosial, perpajakan, dan penanganan bencana.
Bagi pendatang baru yang berencana kerja di Jepang atau sedang mempelajari proses kerja di Jepang, pendaftaran alamat merupakan salah satu prosedur administrasi setelah menetapkan tempat tinggal.
Warga negara asing yang baru tiba di Jepang dengan izin tinggal jangka menengah hingga panjang wajib melaporkan tempat tinggal kepada pemerintah daerah dalam waktu 14 hari setelah menetapkan tempat tinggal.
Apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka dapat dikenai denda hingga 200.000 yen (sekitar Rp 22,7 juta).
Namun, melewati batas waktu 14 hari tidak berarti status izin tinggal langsung dibatalkan secara otomatis.
Konsekuensi dapat menjadi lebih serius apabila alamat tempat tinggal tidak didaftarkan dalam waktu yang lebih lama.
Menurut Badan Layanan Imigrasi Jepang (Immigration Services Agency of Japan/ISA), warga asing yang baru tiba dengan izin tinggal jangka menengah hingga panjang dapat menjadi subjek pencabutan status izin tinggal apabila tidak melaporkan tempat tinggal dalam waktu 90 hari setelah mendarat di Jepang tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Status izin tinggal tidak otomatis dibatalkan begitu 90 hari berlalu.
Penilaian mengenai adanya alasan yang dapat dibenarkan dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing individu. Pencabutan status izin tinggal juga melalui prosedur resmi.
Pendaftaran alamat juga berkaitan dengan prosedur administrasi lain di pemerintah daerah.
Setelah catatan kependudukan dibuat, pemerintah daerah dapat memberitahukan My Number kepada penduduk.
Pekerja asing juga mungkin perlu menyelesaikan prosedur terkait Asuransi Kesehatan Nasional atau sistem Pensiun Nasional, bergantung pada kondisi pekerjaan dan asuransi masing-masing.
Layanan Pensiun Jepang (Japan Pension Service) menyebutkan, penduduk berusia 20-59 tahun yang termasuk peserta Pensiun Nasional Kategori I wajib menyelesaikan prosedur pendaftaran di kantor pemerintah daerah tempat mereka tinggal.
Sementara itu, pekerja perusahaan yang termasuk peserta Kategori II umumnya mengikuti proses pendaftaran yang berbeda melalui perusahaan tempat mereka bekerja.
Prosedur asuransi kesehatan dan pensiun bergantung pada kondisi pekerjaan serta keadaan masing-masing individu. Pekerja dapat memastikan prosedur yang berlaku kepada perusahaan dan pemerintah daerah setempat.
Pendaftaran alamat dilakukan di kantor pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas wilayah tempat tinggal sebenarnya.
Kantor tersebut dapat berupa kantor pemerintah kota atau shiyakusho (市役所), kantor pemerintah distrik atau kuyakusho (区役所), kantor pemerintah kota kecil, maupun kantor pemerintah desa.
Menurut ISA, warga asing yang baru tiba dengan izin tinggal jangka menengah hingga panjang umumnya perlu membawa:
Kartu izin tinggal atau zairyū card. Jika kartu izin tinggal akan diterbitkan kemudian, pemohon dapat membawa paspor yang memuat keterangan tersebut.
Dokumen resmi yang membuktikan hubungan keluarga, seperti akta perkawinan atau akta kelahiran, apabila tinggal bersama anggota keluarga di Jepang.
Setiap pemerintah daerah dapat meminta dokumen tambahan atau terjemahan dalam bahasa Jepang. Persyaratan sebaiknya diperiksa terlebih dahulu kepada pemerintah daerah sebelum datang.
Apabila kemudian pindah ke wilayah pemerintah daerah lain, warga asing umumnya perlu menyelesaikan prosedur pindah keluar di pemerintah daerah sebelumnya dan prosedur pindah masuk di pemerintah daerah yang baru.
Jika pindah alamat masih dalam wilayah pemerintah daerah yang sama, prosedur perubahan alamat berlaku sebagai gantinya.

Beberapa hal berikut perlu diperhatikan saat mengurus pendaftaran alamat setelah pindah ke Jepang.
Pemberitahuan tempat tinggal harus mencantumkan alamat tempat tinggal yang sebenarnya.
Mendatangi kantor pemerintah daerah pada minggu pertama setelah menetapkan tempat tinggal dapat memberikan waktu apabila ada dokumen yang kurang atau pertanyaan yang perlu dikonfirmasi.
Bergantung pada kondisi masing-masing, terdapat prosedur lain yang mungkin perlu diselesaikan setelah pindah.
Sebagian perusahaan dapat membantu pekerja asing dalam mengurus dokumen, tetapi tingkat bantuan yang diberikan berbeda-beda.
Pekerja tetap perlu memastikan bahwa prosedur yang diwajibkan sudah benar-benar selesai meskipun mendapatkan bantuan dari perusahaan.
Pekerja yang telah melewati batas waktu dapat segera menghubungi kantor pemerintah daerah, menjelaskan kondisinya, dan menanyakan cara menyelesaikan pemberitahuan yang diwajibkan.
Menghubungi pemerintah daerah tidak secara otomatis menghapus kemungkinan konsekuensi akibat keterlambatan.
ISA menyediakan layanan konsultasi terkait status izin tinggal dan prosedur keimigrasian.
Biro Layanan Imigrasi Regional Tokyo juga menyediakan konsultasi berbasis reservasi di Pusat Dukungan Penduduk Asing (Foreign Residents Support Center/FRESC), termasuk layanan dalam bahasa Indonesia.
Ketentuan tersebut merupakan panduan umum. Persyaratan dan prosedur dapat berbeda berdasarkan status izin tinggal, pemerintah daerah, kondisi pekerjaan, serta keadaan masing-masing individu.
My Number Jepang pada umumnya tetap sama sepanjang hidup meskipun seseorang pindah ke luar Jepang.
Menurut panduan resmi My Number Jepang, seseorang yang telah mendapatkan My Number 12 digit pada umumnya tetap menggunakan nomor yang sama.
Jika meninggalkan Jepang, kembali ke negara asal, kemudian pindah lagi ke Jepang, nomor My Number sebelumnya akan digunakan kembali ketika catatan kependudukan dibuat. Orang tersebut tidak akan memperoleh nomor My Number baru.
Ketentuan ini berlaku pada nomor My Number yang terdiri dari 12 digit.
Sementara itu, kartu fisik My Number Card memiliki masa berlaku dan persyaratan administrasi tersendiri.
Artinya, meskipun masa kerja di Jepang telah berakhir, My Number yang sebelumnya diperoleh masih dapat digunakan apabila seseorang kembali tinggal di Jepang pada masa mendatang.
Warga asing yang berencana kerja di Jepang perlu mendaftarkan alamat setelah menetapkan tempat tinggal.
Warga yang baru tiba dengan izin tinggal jangka menengah hingga panjang secara umum wajib melaporkan tempat tinggal kepada pemerintah daerah dalam waktu 14 hari setelah menetapkan tempat tinggal tersebut.
Keterlambatan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Alamat yang tetap tidak didaftarkan dalam jangka waktu lebih panjang tanpa alasan yang dapat dibenarkan juga dapat menimbulkan konsekuensi terkait status izin tinggal.
Pendaftaran alamat juga akan membuat catatan kependudukan di pemerintah daerah dan berkaitan dengan pemberitahuan My Number.
Perusahaan mungkin dapat membantu pekerja mengurus dokumen. Pekerja yang tidak yakin mengenai persyaratan resmi atau sudah melewati batas waktu dapat memastikan kondisinya kepada kantor pemerintah daerah atau ISA.
Sumber:
Provided by Xymax Global Partner (November 2026)