Catatan tersebut memuat informasi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal yang terdaftar.
Setelah catatan kependudukan dibuat, pemerintah daerah juga akan memberitahukan My Number, yaitu nomor identitas 12 digit yang digunakan dalam prosedur administrasi terkait jaminan sosial, perpajakan, dan penanganan bencana.
Bagi pendatang baru yang berencana kerja di Jepang atau sedang mempelajari proses kerja di Jepang, pendaftaran alamat merupakan salah satu prosedur administrasi setelah menetapkan tempat tinggal.
Warga negara asing yang baru tiba di Jepang dengan izin tinggal jangka menengah hingga panjang wajib melaporkan tempat tinggal kepada pemerintah daerah dalam waktu 14 hari setelah menetapkan tempat tinggal.
Apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka dapat dikenai denda hingga 200.000 yen (sekitar Rp 22,7 juta).
Namun, melewati batas waktu 14 hari tidak berarti status izin tinggal langsung dibatalkan secara otomatis.
Konsekuensi dapat menjadi lebih serius apabila alamat tempat tinggal tidak didaftarkan dalam waktu yang lebih lama.
Menurut Badan Layanan Imigrasi Jepang (Immigration Services Agency of Japan/ISA), warga asing yang baru tiba dengan izin tinggal jangka menengah hingga panjang dapat menjadi subjek pencabutan status izin tinggal apabila tidak melaporkan tempat tinggal dalam waktu 90 hari setelah mendarat di Jepang tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Status izin tinggal tidak otomatis dibatalkan begitu 90 hari berlalu.
Penilaian mengenai adanya alasan yang dapat dibenarkan dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing individu. Pencabutan status izin tinggal juga melalui prosedur resmi.