Ohayo Jepang
Powered by

Share this page

Visa

Jepang Bakal Perketat Perpanjangan Izin Tinggal Warga Asing yang Menunggak Iuran Pensiun

Kompas.com - 12/11/2026, 19:16 WIB

OHAYOJEPANG - Hanya 55 persen warga asing di Jepang yang membayar iuran pensiun nasional pada tahun fiskal 2023, lebih rendah dibandingkan tingkat pembayaran secara keseluruhan yang mencapai 85,6 persen.

Angka tersebut berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (Ministry of Health, Labour and Welfare/MHLW).

Tingkat pembayaran iuran pensiun warga asing naik dari 49,7 persen pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Jepang masih berupaya meningkatkan pemahaman mengenai cara kerja sistem pensiun dan manfaatnya.

Baca juga:

Siapa Saja yang Wajib Membayar Iuran Pensiun di Jepang?

Melansir Kyodo News (12/11/2026), seluruh penduduk Jepang berusia 20-59 tahun wajib membayar iuran ke dalam sistem pensiun nasional tanpa memandang kewarganegaraan.

Pembayaran iuran masih dapat dilakukan hingga dua tahun setelah tanggal jatuh tempo.

Kementerian telah merilis data keseluruhan tahun fiskal 2023 pada Juli.

Tingkat pembayaran iuran secara keseluruhan mencapai 85,6 persen, naik 1,1 poin persentase dari tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut menjadi peningkatan tahunan selama 13 tahun berturut-turut.

Jepang dapat menghadapi kesulitan mempertahankan sistem pensiun apabila tingkat pembayaran iuran tetap rendah.

Sementara itu, orang yang tidak membayar iuran dapat tidak menerima manfaat pensiun yang cukup pada masa tua.

Dalam sistem Jepang, penduduk tidak dapat menerima manfaat pensiun pada masa tua kecuali telah membayar iuran atau mendapat pembebasan pembayaran selama sedikitnya 10 tahun.

Namun, penduduk dapat mengajukan pencairan sekaligus atau lump-sum withdrawal atas iuran yang telah dibayarkan apabila pindah keluar dari Jepang.

Tunggakan iuran akan diperiksa saat pemeriksaan izin tinggal

Pemerintah Jepang juga diperkirakan memperketat langkah terhadap orang yang menunggak pembayaran iuran pensiun.

Mulai Juni tahun depan, pemerintah berencana memeriksa catatan pembayaran iuran dalam proses pemeriksaan izin tinggal.

Permohonan perubahan atau perpanjangan status izin tinggal pada prinsipnya akan ditolak apabila pemohon tetap tidak membayar iuran meskipun telah diminta melakukan pembayaran.

Ilustrasi sopir bus saat mengemudikan kendaraan di Jepang. Program Specified Skilled Worker (SSW) memungkinkan pekerja asing yang memenuhi persyaratan bekerja sebagai sopir bus di Jepang.
Ilustrasi sopir bus saat mengemudikan kendaraan di Jepang. Program Specified Skilled Worker (SSW) memungkinkan pekerja asing yang memenuhi persyaratan bekerja sebagai sopir bus di Jepang.

Perjanjian Jaminan Sosial dengan 24 Negara

Pemerintah Jepang berupaya membuat lebih banyak orang membayar iuran dengan menjalin perjanjian jaminan sosial bersama negara lain.

Perjanjian tersebut memungkinkan warga asing menggabungkan masa pembayaran iuran di Jepang dengan masa pembayaran di negara asal.

Langkah tersebut bertujuan mencegah pembayaran iuran ganda dan hilangnya premi yang telah dibayarkan.

Jepang saat ini memiliki perjanjian jaminan sosial yang berlaku dengan 24 negara.

Austria termasuk di antaranya, dengan perjanjian yang mulai berlaku pada Desember.

Dari 24 perjanjian tersebut, sebanyak 20 memungkinkan masa pembayaran iuran di kedua negara untuk digabungkan.

Pemerintah Jepang juga sedang melakukan negosiasi dengan Vietnam.

© Kyodo News

Halaman:
Editor : YUHARRANI AISYAH

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
 
Pilihan Untukmu
Close Ads

Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.