Jepang dapat menghadapi kesulitan mempertahankan sistem pensiun apabila tingkat pembayaran iuran tetap rendah.
Sementara itu, orang yang tidak membayar iuran dapat tidak menerima manfaat pensiun yang cukup pada masa tua.
Dalam sistem Jepang, penduduk tidak dapat menerima manfaat pensiun pada masa tua kecuali telah membayar iuran atau mendapat pembebasan pembayaran selama sedikitnya 10 tahun.
Namun, penduduk dapat mengajukan pencairan sekaligus atau lump-sum withdrawal atas iuran yang telah dibayarkan apabila pindah keluar dari Jepang.
Pemerintah Jepang juga diperkirakan memperketat langkah terhadap orang yang menunggak pembayaran iuran pensiun.
Mulai Juni tahun depan, pemerintah berencana memeriksa catatan pembayaran iuran dalam proses pemeriksaan izin tinggal.
Permohonan perubahan atau perpanjangan status izin tinggal pada prinsipnya akan ditolak apabila pemohon tetap tidak membayar iuran meskipun telah diminta melakukan pembayaran.

Pemerintah Jepang berupaya membuat lebih banyak orang membayar iuran dengan menjalin perjanjian jaminan sosial bersama negara lain.
Perjanjian tersebut memungkinkan warga asing menggabungkan masa pembayaran iuran di Jepang dengan masa pembayaran di negara asal.