OHAYOJEPANG - Memastikan bangunan memenuhi persyaratan dinas kesehatan sebelum menyewa tempat menjadi salah satu hal penting saat membuka restoran di Jepang.
Hal tersebut dialami Yamaguchi Risa, warga negara Indonesia (WNI) yang mengelola Kirana Cafe di Gyoda, Prefektur Saitama, Jepang.
Risa pernah terlanjur menyewa bangunan untuk produksi bakso yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dinas kesehatan setempat.
Dalam wawancara dengan Ohayo Jepang, Rabu (4/11/2026), Risa menceritakan pengalaman tersebut sekaligus membagikan informasi mengenai perizinan usaha kuliner di Jepang.
Baca juga:
Sebelum membuka Kirana Cafe, Risa pernah menyewa bangunan di dekat Kirana Mart, toko bahan makanan halal miliknya di Hanyu, Prefektur Saitama.
Bangunan tersebut rencananya akan digunakan sebagai tempat produksi bakso.
Namun, Risa baru mengetahui bahwa fasilitasnya tidak memenuhi persyaratan setelah berkonsultasi dengan Hokenjo atau dinas kesehatan setempat.
“Pernah sewa tempat dekat toko untuk produksi. Udah sewa, pas tanya ke Hokenjo ternyata enggak boleh,” kata Risa.
Menurutnya, lantai bangunan tersebut masih seperti lantai rumah biasa sehingga tidak sesuai untuk kegiatan produksi makanan.
Kondisi dinding dan saluran airnya juga tidak memenuhi persyaratan.
Risa kemudian mencari bangunan lain di wilayah sekitar, berjarak sekitar 20 menit dari lokasi sebelumnya.
Berbeda dengan pengalaman pertamanya, kali ini ia berkonsultasi dengan Hokenjo sebelum menyewa bangunan untuk memastikan fasilitasnya memenuhi persyaratan.
Bangunan kedua tersebut akhirnya disewa pada Mei 2024 dan digunakan untuk memproduksi bakso beku.
Tempat itulah yang kemudian dikembangkan menjadi Kirana Cafe, restoran yang resmi dibuka untuk umum pada Juli 2025.

Selain memastikan kelayakan tempat, status izin tinggal juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan usaha di Jepang.
Risa sendiri masih berstatus WNI meski memiliki ayah orang Jepang dan ibu orang Indonesia.
Ia pertama kali datang ke Jepang pada 2016 untuk mengunjungi keluarganya, kemudian kembali ke Indonesia untuk mengurus izin tinggal berdasarkan keturunan Jepang.
“Kalau saya kan kebetulan ayah saya orang Jepang, jadi visanya Haigusha. Jadi kalau Haigusha, Teijusha ya itu bebas, mau kerja, mau usaha kan bebas,” ujar Risa.
Menurut pengalamannya, izin tinggal tersebut memungkinkan dirinya menjalankan usaha tanpa harus mengubah status.
Hingga kini, ia mengaku masih menggunakan izin tinggal yang sama.
Risa juga menyebut bahwa warga asing yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan warga Jepang dapat mengajukan visa bisnis untuk menjalankan usaha.
“Tapi sekarang kan peraturan Jepang agak sulit ya sekarang tuh, kayak persyaratannya makin susah gitu untuk visa bisnisnya. Tapi bisa pakai visa bisnis kalo enggak ada hubungan Jepang,” ungkapnya.
Meski demikian, Risa mengaku tidak mengetahui secara terperinci persyaratan maupun proses pengurusan visa bisnis karena tidak pernah mengurusnya.

Sebelum membuka restoran, Risa lebih dahulu menjalankan beberapa jenis usaha makanan di Jepang.
Ia memulai penjualan bahan makanan halal secara daring pada 2019, kemudian mengembangkan layanan penjualan keliling menggunakan mobil.
Menurut Risa, setiap jenis usaha tersebut memiliki pengurusan administrasi tersendiri.
“Waktu online itu juga izinnya sendiri. Terus waktu buka toko itu toko izinnya sendiri, sama keliling juga izinnya sendiri,” katanya.
Pada Desember 2023, Risa membuka Kirana Mart, toko bahan makanan halal di Hanyu, Prefektur Saitama.
Menurut pengalamannya, proses perizinan toko tersebut lebih sederhana dibandingkan restoran.
Risa menjelaskan bahwa pembukaan Kirana Mart tetap harus dilaporkan kepada Hokenjo.
“Kirana Mart tetap ke Hokenjo, tapi tidak ada pengecekan lokasi. Jadi cukup lapor saja dan ikut seminar itu,” jelasnya.
Selain mengurus administrasi ke dinas kesehatan, Risa juga menyebut adanya pengurusan perpajakan melalui Zeimusho atau kantor pajak Jepang.
Sementara itu, pembukaan restoran membutuhkan pemeriksaan fasilitas sebelum izin diterbitkan.
“Izinnya sih sebenarnya mudah, cukup ke Hokenjo. Terus tempatnya kalau restoran harus sudah ada dan sesuai dengan aturannya Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Menurut Risa, pemilik restoran perlu menyiapkan tempat usaha dan mengisi formulir permohonan.
Setelah dokumen diajukan, petugas dinas kesehatan akan menentukan jadwal pemeriksaan bangunan.
Apabila fasilitas dinyatakan memenuhi persyaratan, izin dapat diterbitkan sehingga restoran diperbolehkan beroperasi.

Berdasarkan pengalaman Risa, pemeriksaan Hokenjo mencakup berbagai fasilitas dapur yang berkaitan dengan kebersihan dan keamanan makanan.
“Dicek semua dari Hokenjo-nya. Sink-nya harus dua, tempat cuci tangan harus ada, penyimpanan alat kebersihan, detail banget,” ungkapnya.
Risa juga menyinggung HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ketika menjelaskan persiapan terkait keamanan pangan untuk tempat produksi makanan.
Untuk mengajukan izin restoran, ia menyiapkan sejumlah dokumen, seperti data diri, alamat usaha, denah bangunan dan dapur, serta kartu izin tinggal atau zairyu card.
Selain itu, Risa mengikuti pelatihan untuk memperoleh sertifikat penanggung jawab kebersihan makanan.
Ia memperkirakan biaya pelatihan tersebut sekitar 10.000 hingga 15.000 yen (sekitar Rp 1,15 juta hingga Rp 1,72 juta).
Namun, Risa tidak mengingat nominal pastinya. Ia juga tidak dapat memastikan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perizinan usaha.
Seluruh proses pengurusan izin restoran dilakukannya sendiri tanpa menggunakan jasa pihak lain.
Menurut pengalamannya, proses mencari dan menyewa tempat yang sesuai membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Adapun pengurusan izin restorannya membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
Dari pengalaman menyewa bangunan yang tidak memenuhi persyaratan, Risa menyarankan calon pemilik usaha kuliner di Jepang untuk memahami ketentuan dan berkonsultasi dengan dinas kesehatan sebelum menyewa tempat.
“Yang paling penting sih tahu persyaratannya. Terus sebelum sewa tempat itu dicek dulu ke Hokenjo untuk konsultasi dulu. Ini tempatnya kayak gini, kira-kira aman bisa keluar enggak ya izinnya? Biar enggak sia-sia sudah sewa tempat ternyata enggak bisa keluar dan harus renovasi,” ujar Risa.
Penulis: Kompas.com/Savira Agustin