
Berdasarkan pengalaman Risa, pemeriksaan Hokenjo mencakup berbagai fasilitas dapur yang berkaitan dengan kebersihan dan keamanan makanan.
“Dicek semua dari Hokenjo-nya. Sink-nya harus dua, tempat cuci tangan harus ada, penyimpanan alat kebersihan, detail banget,” ungkapnya.
Risa juga menyinggung HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ketika menjelaskan persiapan terkait keamanan pangan untuk tempat produksi makanan.
Untuk mengajukan izin restoran, ia menyiapkan sejumlah dokumen, seperti data diri, alamat usaha, denah bangunan dan dapur, serta kartu izin tinggal atau zairyu card.
Selain itu, Risa mengikuti pelatihan untuk memperoleh sertifikat penanggung jawab kebersihan makanan.
Ia memperkirakan biaya pelatihan tersebut sekitar 10.000 hingga 15.000 yen (sekitar Rp 1,15 juta hingga Rp 1,72 juta).
Namun, Risa tidak mengingat nominal pastinya. Ia juga tidak dapat memastikan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perizinan usaha.
Seluruh proses pengurusan izin restoran dilakukannya sendiri tanpa menggunakan jasa pihak lain.
Menurut pengalamannya, proses mencari dan menyewa tempat yang sesuai membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Adapun pengurusan izin restorannya membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
Dari pengalaman menyewa bangunan yang tidak memenuhi persyaratan, Risa menyarankan calon pemilik usaha kuliner di Jepang untuk memahami ketentuan dan berkonsultasi dengan dinas kesehatan sebelum menyewa tempat.
“Yang paling penting sih tahu persyaratannya. Terus sebelum sewa tempat itu dicek dulu ke Hokenjo untuk konsultasi dulu. Ini tempatnya kayak gini, kira-kira aman bisa keluar enggak ya izinnya? Biar enggak sia-sia sudah sewa tempat ternyata enggak bisa keluar dan harus renovasi,” ujar Risa.
Penulis: Kompas.com/Savira Agustin