Baca juga:

Jepang tidak memiliki pajak resmi yang secara khusus dikenakan kepada masyarakat karena belum menikah.
Istilah pajak jomblo muncul dalam pembahasan sistem iuran dukungan anak yang diterapkan pemerintah Jepang pada tahun fiskal 2026.
Namun, pemerintah Jepang telah menjelaskan bahwa penyebutan kebijakan tersebut sebagai pajak jomblo tidak tepat.
Hingga tahun fiskal 2026, Jepang tidak memiliki pajak resmi bernama dokushin-zei atau pajak jomblo.
Istilah tersebut merupakan sebutan tidak resmi yang kerap digunakan di internet ketika masyarakat membahas kebijakan iuran dukungan anak.
Nama resmi kebijakan tersebut adalah Child and Child-Rearing Support Contribution System atau Kodomo Kosodate Shienkin Seido.
Kewajiban pembayaran iuran tidak ditentukan berdasarkan status pernikahan seseorang.
Sebutan pajak orang single muncul dalam pembahasan iuran dukungan anak dan menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah masyarakat yang belum menikah harus membayar pungutan khusus.
Padahal, sistem tersebut melibatkan masyarakat dari berbagai generasi serta perusahaan dalam pembiayaan program dukungan anak dan pengasuhan.