Jika pembayaran terlambat, pemerintah munisipalitas dapat mengenakan denda atau biaya keterlambatan.
Pemerintah daerah juga dapat mengirimkan pengingat maupun surat tuntutan pembayaran resmi.
Karena itu, surat atau pemberitahuan mengenai pajak dari pemerintah daerah sebaiknya tidak diabaikan.
Pemerintah munisipalitas umumnya menyarankan penduduk yang tidak mampu membayar tepat waktu untuk segera menghubungi kantor pajak terkait.
Langkah tersebut lebih baik dilakukan daripada membiarkan kewajiban pajak terus menunggak.
Apabila pajak tetap tidak dibayar, pemerintah daerah dapat memulai prosedur penagihan.
Prosedur tersebut dapat mencakup pemeriksaan terhadap aset milik wajib pajak.
Pemerintah daerah juga dapat melakukan penyitaan aset sesuai dengan ketentuan hukum.
Aset tersebut dapat berupa simpanan di bank, gaji, atau harta lainnya.
Tunggakan pajak dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih serius apabila pemberitahuan pembayaran terus diabaikan.