Ohayo Jepang
Powered by

Share this page

Worklife

Jepang Batasi Lembur 45 Jam Sebulan, Pekerja Juga Harus Ambil Cuti

Kompas.com - 21/09/2026, 08:35 WIB

OHAYOJEPANG - Jepang memiliki sejumlah aturan ketenagakerjaan yang ditujukan untuk mengurangi jam kerja berlebihan sekaligus membantu pekerja menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Dalam beberapa tahun terakhir, aturan tersebut diperkenalkan dan diperkuat melalui kebijakan Work Style Reform.

Bagi pekerja asing yang ingin bekerja di Jepang, ada beberapa ketentuan penting yang perlu dipahami.

Aturan tersebut mulai dari batas jam kerja dan lembur, kewajiban mengambil cuti berbayar, hingga sistem flex-time yang memungkinkan pengaturan jam kerja lebih fleksibel.

Pemahaman terhadap aturan tersebut juga penting agar pekerja bisa membedakan mana perlindungan yang diwajibkan oleh hukum dan mana sistem yang bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Baca juga:

Jam Kerja di Jepang Maksimal 8 Jam Sehari

Sebelum memahami aturan mengenai lembur, pekerja perlu mengetahui batas dasar jam kerja di Jepang.

Berdasarkan Labor Standards Act atau Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Jepang, jam kerja menurut ketentuan hukum pada umumnya dibatasi maksimal delapan jam sehari dan 40 jam dalam satu minggu.

Jika perusahaan ingin meminta karyawan bekerja melebihi batas tersebut atau bekerja pada hari libur yang ditetapkan berdasarkan hukum, perusahaan secara umum harus membuat dan menyerahkan kesepakatan antara manajemen dan pekerja.

Kesepakatan tersebut dikenal sebagai 36 Agreement atau saburoku kyotei, yang didasarkan pada Pasal 36 Labor Standards Act.

Namun, keberadaan 36 Agreement bukan berarti perusahaan dapat meminta pekerja melakukan lembur tanpa batas.

Jam lembur yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tersebut tetap memiliki batas maksimal yang diatur oleh hukum.

Perlindungan mengenai jam kerja tersebut pada umumnya juga berlaku bagi pekerja asing yang bekerja di Jepang.

Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan kewarganegaraan dalam hal upah, jam kerja, maupun kondisi kerja lainnya.

Ilustrasi pekerja asing bidang pertanian di Jepang. (Foto ini dibuat oleh AI)
Ilustrasi pekerja asing bidang pertanian di Jepang. (Foto ini dibuat oleh AI)

Lembur Maksimal 45 Jam per Bulan

Salah satu perubahan penting dalam Work Style Reform adalah diberlakukannya batas hukum terhadap jam lembur.

Secara umum, batas lembur yang perlu diketahui pekerja adalah 45 jam per bulan dan 360 jam per tahun.

Angka tersebut merupakan batas maksimal secara prinsip, bukan target jumlah lembur yang harus dijalani seorang pekerja setiap bulan.

Dalam kondisi sementara dan khusus, batas tersebut dapat dilampaui apabila perusahaan dan pekerja telah menyepakati ketentuan khusus yang sesuai.

Meski demikian, lembur tetap tidak boleh dilakukan tanpa batas.

Dalam kerangka aturan umum, jumlah lembur tidak boleh melebihi 720 jam dalam satu tahun.

Selain itu, total gabungan antara jam lembur dan pekerjaan pada hari libur berdasarkan hukum harus tetap kurang dari 100 jam dalam satu bulan.

Rata-ratanya juga tidak boleh melebihi 80 jam per bulan apabila dihitung dalam periode dua hingga enam bulan.

Batas normal 45 jam lembur per bulan pada umumnya hanya boleh dilampaui maksimal dalam enam bulan selama satu tahun apabila terdapat ketentuan khusus yang sah.

Namun, terdapat sejumlah sektor dan profesi yang memiliki aturan berbeda atau ketentuan khusus, termasuk pengemudi tertentu, pekerja konstruksi, serta dokter.

Pekerja di bidang tersebut perlu memeriksa aturan yang secara khusus berlaku untuk profesinya.

Hal terpenting yang perlu dipahami adalah batas 45 jam per bulan merupakan batas lembur pada prinsipnya, bukan jumlah lembur standar yang seharusnya dilakukan pekerja setiap bulan.

Sekelompok teman liburan.
Sekelompok teman liburan.

Pekerja Berhak Atas Cuti Berbayar

Upaya menjaga work-life balance di Jepang tidak hanya dilakukan dengan membatasi jam lembur.

Jepang juga memiliki aturan yang ditujukan agar pekerja yang memenuhi syarat benar-benar menggunakan sebagian cuti tahunan berbayar yang menjadi haknya.

Berdasarkan Labor Standards Act, pekerja yang telah bekerja secara terus-menerus selama enam bulan dan hadir setidaknya 80 persen dari hari kerja yang dijadwalkan pada umumnya mulai berhak mendapatkan cuti tahunan berbayar.

Pekerja yang dijadwalkan bekerja sedikitnya lima hari per minggu atau minimal 30 jam per minggu umumnya mendapat 10 hari cuti berbayar.

Hak tersebut diberikan setelah memenuhi syarat enam bulan masa kerja dan tingkat kehadiran yang ditetapkan.

Sementara itu, pekerja yang memiliki jumlah hari kerja lebih sedikit dan bekerja kurang dari 30 jam per minggu dapat memperoleh cuti tahunan berbayar dengan jumlah proporsional.

Minimal 5 Hari Cuti Berbayar Harus Digunakan

Sejak April 2019, perusahaan di Jepang memiliki tanggung jawab tambahan terkait penggunaan cuti pekerja.

Karyawan yang memperoleh hak sedikitnya 10 hari cuti tahunan berbayar dalam satu tahun, perusahaan harus memastikan bahwa minimal lima hari cuti benar-benar digunakan dalam jangka waktu satu tahun sejak hak cuti diberikan.

Jika pekerja sudah menentukan dan menggunakan lima hari cuti atau lebih, perusahaan tidak perlu menetapkan hari cuti tambahan.

Namun, apabila pekerja belum menggunakan jumlah cuti yang diwajibkan, perusahaan dapat perlu menetapkan tanggal cuti setelah terlebih dahulu mendengarkan preferensi pekerja.

Aturan tersebut tidak hanya mengatur berapa banyak cuti yang tersedia bagi pekerja secara administratif.

Sistem tersebut juga ditujukan untuk memastikan bahwa pekerja yang memenuhi syarat benar-benar menggunakan setidaknya sebagian dari hak cuti mereka.

Orang Jepang memadati stasiun subway untuk liburan musim panas.
Orang Jepang memadati stasiun subway untuk liburan musim panas.

Cuti Berbayar Beda dengan Hari Libur Kerja

Cuti tahunan berbayar perlu dibedakan dari hari libur reguler yang dimiliki seorang pekerja.

Berdasarkan Labor Standards Act, perusahaan secara umum harus memberikan setidaknya satu hari libur berdasarkan hukum setiap minggu atau minimal empat hari libur dalam periode empat minggu.

Ketentuan tersebut terpisah dari hak cuti tahunan berbayar.

Pekerja asing yang memeriksa ketentuan hari libur kerja di Jepang perlu membedakan antara hari libur rutin perusahaan, hari libur yang diwajibkan berdasarkan hukum, dan cuti tahunan berbayar yang dapat digunakan oleh pekerja.

Flex-time Memungkinkan Pekerja Mengatur Jam Kerja

Selain pembatasan lembur dan aturan cuti, Work Style Reform juga mencakup sistem flex-time atau flextime-sei.

Dalam sistem tersebut, perusahaan menetapkan total jam kerja yang harus dipenuhi dalam periode penghitungan tertentu.

Sementara itu, pekerja pada umumnya dapat menentukan sendiri waktu mulai dan selesai bekerja dalam kerangka yang telah ditetapkan perusahaan.

Periode penghitungan dalam sistem flex-time saat ini dapat berlangsung hingga tiga bulan.

Perusahaan juga dapat menetapkan core time, yakni periode tertentu ketika pekerja wajib bekerja.

Di luar core time, perusahaan dapat menyediakan periode fleksibel yang memungkinkan pekerja menentukan kapan akan mulai atau menyelesaikan pekerjaannya.

Namun, keberadaan core time tidak menjadi keharusan dalam sebuah sistem flex-time.

Contohnya, pekerja bisa mulai lebih siang pada suatu hari sesuai aturan perusahaan.

Jam kerjanya dapat disesuaikan pada hari lain selama total jam kerja tetap terpenuhi.

Ilustrasi orang Jepang sedang rapat.
Ilustrasi orang Jepang sedang rapat.

Flex-time Bukan Hak yang Wajib Diberikan Semua Perusahaan

Meski menawarkan fleksibilitas, sistem flex-time tidak berarti pekerja memiliki kebebasan tanpa batas untuk menentukan jam kerjanya.

Perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan hukum dalam menerapkan dan menjalankan sistem tersebut.

Aturan mengenai jam kerja dan lembur yang berlaku juga tetap harus diperhatikan.

Ada pula perbedaan penting antara flex-time dan ketentuan mengenai batas lembur atau penggunaan cuti berbayar.

Flex-time bukan fasilitas yang secara hukum wajib disediakan oleh seluruh perusahaan di Jepang.

Flex-time merupakan sistem jam kerja yang dapat dipilih perusahaan untuk diterapkan.

Hal itu berbeda dengan batas umum lembur atau kewajiban terkait penggunaan lima hari cuti tahunan bagi pekerja yang memenuhi syarat.

Seorang pekerja dapat menggunakan flex-time atau tidak bergantung pada sistem kerja yang diterapkan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Jeda Istirahat Antarhari Kerja

Selain aturan mengenai lembur, cuti, dan flex-time, Jepang juga mempromosikan sistem yang ditujukan untuk melindungi waktu istirahat pekerja di luar jam kerja.

Sistem tersebut dikenal sebagai work interval system.

Konsepnya adalah memberikan periode istirahat yang memadai antara berakhirnya pekerjaan pada suatu hari dan dimulainya pekerjaan pada hari berikutnya.

Tujuannya adalah membantu pekerja memperoleh waktu yang cukup untuk kehidupan pribadi dan tidur.

Sejak April 2019, perusahaan dikenai kewajiban berupa upaya untuk mengambil langkah agar terdapat interval yang memadai antara berakhirnya pekerjaan dan dimulainya periode kerja berikutnya.

Namun, ketentuan tersebut perlu dibedakan dari kewajiban hukum yang menjamin setiap pekerja mendapatkan jumlah minimum jam istirahat yang sama antar-shift.

Statusnya merupakan effort obligation, yang berarti perusahaan diharapkan melakukan upaya untuk menerapkan langkah tersebut.

Tidak berarti seluruh pekerja secara otomatis dijamin mendapatkan jumlah jam istirahat minimum yang sama antara satu hari kerja dan hari kerja berikutnya.

Namun, pemerintah Jepang tetap mendorong penggunaan work interval system sebagai salah satu langkah untuk mengatasi jam kerja panjang dan membantu pekerja mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

Ilustrasi pekerja kantoran sedang berdiskusi dalam rapat di perusahaan Jepang.
Ilustrasi pekerja kantoran sedang berdiskusi dalam rapat di perusahaan Jepang.

Beda Aturan Hukum dan Kebijakan Perusahaan

Jepang menerapkan sejumlah aturan untuk mendukung work-life balance.

Aturan itu mencakup pembatasan lembur, penggunaan cuti berbayar, dan jadwal kerja yang lebih fleksibel.

Batas umum lembur 45 jam per bulan merupakan batas jam lembur pada prinsipnya.

Sementara itu, kewajiban penggunaan lima hari cuti tahunan bertujuan memastikan pekerja yang memenuhi syarat benar-benar menggunakan sebagian hak cutinya.

Adapun flex-time dapat memberikan pekerja kendali lebih besar atas waktu mulai dan selesai bekerja apabila perusahaan tempat mereka bekerja menerapkan sistem tersebut.

Namun, aturan tersebut tidak berarti setiap tempat kerja di Jepang memiliki tingkat fleksibilitas atau work-life balance yang sama.

Beberapa profesi memiliki ketentuan jam kerja khusus, sedangkan sistem seperti flex-time bergantung pada masing-masing perusahaan.

Bagi pekerja asing, memahami perbedaan tersebut penting untuk melihat kondisi work-life balance di Jepang.

Mereka perlu membedakan perlindungan hukum, sistem perusahaan, dan praktik di tempat kerja.

Sumber:

  • Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html
    https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/roudousya.html  
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/flextime01.html
    https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/
Halaman:
Editor : YUHARRANI AISYAH

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
 
Pilihan Untukmu
Close Ads

Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.