Tidak berarti seluruh pekerja secara otomatis dijamin mendapatkan jumlah jam istirahat minimum yang sama antara satu hari kerja dan hari kerja berikutnya.
Namun, pemerintah Jepang tetap mendorong penggunaan work interval system sebagai salah satu langkah untuk mengatasi jam kerja panjang dan membantu pekerja mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

Jepang menerapkan sejumlah aturan untuk mendukung work-life balance.
Aturan itu mencakup pembatasan lembur, penggunaan cuti berbayar, dan jadwal kerja yang lebih fleksibel.
Batas umum lembur 45 jam per bulan merupakan batas jam lembur pada prinsipnya.
Sementara itu, kewajiban penggunaan lima hari cuti tahunan bertujuan memastikan pekerja yang memenuhi syarat benar-benar menggunakan sebagian hak cutinya.
Adapun flex-time dapat memberikan pekerja kendali lebih besar atas waktu mulai dan selesai bekerja apabila perusahaan tempat mereka bekerja menerapkan sistem tersebut.
Namun, aturan tersebut tidak berarti setiap tempat kerja di Jepang memiliki tingkat fleksibilitas atau work-life balance yang sama.
Beberapa profesi memiliki ketentuan jam kerja khusus, sedangkan sistem seperti flex-time bergantung pada masing-masing perusahaan.
Bagi pekerja asing, memahami perbedaan tersebut penting untuk melihat kondisi work-life balance di Jepang.
Mereka perlu membedakan perlindungan hukum, sistem perusahaan, dan praktik di tempat kerja.
Sumber: