OHAYOJEPANG - Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk mempercepat penerapan sistem bantuan tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah menjadi musim semi 2029.
Langkah ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekosongan bantuan setelah pemangkasan pajak konsumsi berakhir.
Dilansir Kyodo News pada Minggu (6/9/2026), sistem tersebut dirancang untuk membantu rumah tangga menghadapi kenaikan harga.
Sistem bantuan itu akan sepenuhnya diterapkan bersamaan dengan berakhirnya pemangkasan pajak konsumsi selama dua tahun untuk produk makanan, dari 8 persen menjadi 1 persen, mulai April 2029.
Sebelumnya, program bantuan yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan tersebut direncanakan mulai diterapkan pada musim gugur 2029.
Percepatan penerapan ini diharapkan dapat meringankan beban rumah tangga akibat kenaikan pajak efektif ketika tarif pajak konsumsi kembali menjadi 8 persen.
Sistem pembayaran tersebut dirancang untuk menentukan besaran bantuan dan penerima berdasarkan data pajak penduduk.
Awalnya, sistem itu diperkirakan dimulai dengan pembayaran sekaligus yang mencakup bantuan sekitar satu tahun pada musim gugur 2029 karena jumlah pajak belum dapat ditetapkan hingga sekitar Juni 2029.
Namun, sejumlah pihak di dalam pemerintah dan partai-partai yang berkuasa mendorong agar pembayaran dimajukan khusus pada tahun fiskal 2029 karena beban rumah tangga untuk sementara waktu akan menjadi lebih besar.
Baca juga:
Kebijakan dasar yang ditetapkan pemerintah pada Agustus menyebutkan sistem bantuan berdasarkan tingkat pendapatan akan diperkenalkan lebih awal bersamaan dengan pemangkasan pajak konsumsi pada April 2027.
Untuk tahun fiskal 2027 dan 2028, pemerintah akan mengalokasikan 600 miliar yen atau sekitar Rp 67,9 triliun per tahun untuk membiayai bantuan tersebut.
Jumlah itu setara dengan 1 persen dari penerimaan pajak konsumsi.
Skala bantuan akan diperluas dan sistem diterapkan sepenuhnya mulai tahun fiskal 2029. Namun, pemerintah belum menetapkan penerima maupun besaran bantuan.
Rancangan undang-undang mengenai pemangkasan sementara pajak konsumsi diperkirakan akan dibahas dalam sidang luar biasa Parlemen Jepang pada musim gugur.
Menurut sumber, sidang tersebut kemungkinan dimulai pada awal Oktober.
Rencana tersebut muncul di tengah kekhawatiran terhadap dampak kebijakan ekonomi yang ekspansif terhadap kondisi fiskal Jepang, yang disebut sebagai yang terburuk di antara negara-negara maju utama.
Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana tidak memasukkan klausul yang memungkinkan perpanjangan pemangkasan pajak berdasarkan kondisi ekonomi ke dalam rancangan undang-undang tersebut.
©Kyodo News
Penulis: Kompas.com/Savira Agustin