Baca juga:
Kebijakan dasar yang ditetapkan pemerintah pada Agustus menyebutkan sistem bantuan berdasarkan tingkat pendapatan akan diperkenalkan lebih awal bersamaan dengan pemangkasan pajak konsumsi pada April 2027.
Untuk tahun fiskal 2027 dan 2028, pemerintah akan mengalokasikan 600 miliar yen atau sekitar Rp 67,9 triliun per tahun untuk membiayai bantuan tersebut.
Jumlah itu setara dengan 1 persen dari penerimaan pajak konsumsi.
Skala bantuan akan diperluas dan sistem diterapkan sepenuhnya mulai tahun fiskal 2029. Namun, pemerintah belum menetapkan penerima maupun besaran bantuan.
Rancangan undang-undang mengenai pemangkasan sementara pajak konsumsi diperkirakan akan dibahas dalam sidang luar biasa Parlemen Jepang pada musim gugur.
Menurut sumber, sidang tersebut kemungkinan dimulai pada awal Oktober.
Rencana tersebut muncul di tengah kekhawatiran terhadap dampak kebijakan ekonomi yang ekspansif terhadap kondisi fiskal Jepang, yang disebut sebagai yang terburuk di antara negara-negara maju utama.
Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana tidak memasukkan klausul yang memungkinkan perpanjangan pemangkasan pajak berdasarkan kondisi ekonomi ke dalam rancangan undang-undang tersebut.
©Kyodo News
Penulis: Kompas.com/Savira Agustin