Cuti pranatal dan pascanatal dilindungi berdasarkan UU Standar Ketenagakerjaan. Karyawan yang hamil dapat meminta cuti pranatal mulai enam minggu sebelum tanggal perkiraan kelahiran.
Dalam kasus kehamilan kembar, cuti pranatal dapat dimulai 14 minggu sebelum tanggal perkiraan kelahiran.
Setelah melahirkan, pemberi kerja tidak boleh meminta karyawan untuk bekerja selama delapan minggu.
Namun, setelah enam minggu pertama, karyawan dapat kembali bekerja jika mau dan dokter menyatakan pekerjaan tersebut tidak berdampak buruk pada kesehatannya.
Perlindungan ini umumnya berlaku untuk karyawan yang tercakup dalam UU Standar Ketenagakerjaan, termasuk pekerja tetap, paruh waktu, pekerja yang dikirim, dan pekerja kontrak.
Hak untuk mengambil cuti melahirkan tidak secara otomatis berarti bahwa perusahaan harus terus membayar gaji reguler karyawan selama masa cuti.
Karyawan harus memeriksa peraturan upah perusahaan dan berkonsultasi dengan penyedia asuransi kesehatan mereka tentang kelayakan untuk Tunjangan Melahirkan.
Karyawan yang terdaftar dalam program asuransi sosial yang berlaku juga dapat memenuhi syarat untuk pengecualian dari premi Asuransi Kesehatan dan Asuransi Pensiun Karyawan selama cuti melahirkan wajib.
Berdasarkan UU Cuti Perawatan Anak dan Keluarga, karyawan pria dan wanita yang memenuhi syarat dapat mengambil cuti perawatan anak hingga anak mereka mencapai usia satu tahun, dengan perpanjangan tersedia dalam keadaan tertentu.
Sistem cuti perawatan anak di Jepang juga mencakup langkah-langkah yang mendukung orang tua, seperti Cuti Perawatan Anak Saat Lahir (Cuti Ayah Pasca Melahirkan), yang dapat diambil selama delapan minggu pertama setelah melahirkan.