Berdasarkan UU Standar Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberikan pekerja setidaknya satu hari libur wajib setiap minggu atau setidaknya empat hari libur wajib dalam empat minggu.
Undang-undang tidak mewajibkan setiap perusahaan untuk libur pada hari Minggu atau pada semua hari libur nasional.
Sehingga, hari libur kerja di Jepang yang sebenarnya bergantung pada kontrak kerja, peraturan kerja perusahaan, kalender perusahaan, dan jadwal shift karyawan.
Satu perusahaan mungkin libur pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, sementara perusahaan lain mungkin menggunakan sistem shift bergilir dan memberikan karyawan libur pada hari kerja sebagai gantinya.
Hari libur wajib adalah hari libur mingguan minimum yang harus diberikan pengusaha berdasarkan UU Standar Ketenagakerjaan.
Pengusaha juga dapat memberikan hari libur tambahan di luar yang wajib. Contoh umum hari libur tambahan yang ditetapkan perusahaan meliputi:
Hari libur tambahan ini biasanya dijelaskan dalam kontrak kerja, pemberitahuan tertulis tentang kondisi kerja, jadwal kerja tahunan, atau peraturan kerja perusahaan.
Oleh karena itu, jumlah hari libur di Jepang tidak sama untuk setiap perusahaan atau pekerja. Iklan lowongan kerja mungkin menyatakan, misalnya, "120 hari libur tahunan."
Dalam praktiknya, ini umumnya mengacu pada hari libur yang dijadwalkan perusahaan untuk tahun tersebut.
Sebelum menerima tawaran pekerjaan, pelamar harus memastikan apakah jumlah tersebut termasuk hari libur nasional, hari libur musim panas atau akhir tahun, dan hari libur lain yang ditetapkan perusahaan.