Ohayo Jepang
Powered by

Share this page

Fakta & Data

Jepang Bahas Penangguhan Pajak Makanan Jelang Pemilu

Kompas.com - 18/01/2026, 17:11 WIB

OHAYOJEPANG - Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang akan memasukkan komitmen untuk mempertimbangkan penangguhan pajak konsumsi atas makanan dalam platform pemilu mereka.

Langkah tersebut disiapkan menjelang pemilihan umum yang diperkirakan akan digelar oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Sekretaris Jenderal LDP Shunichi Suzuki mengatakan dalam sebuah program televisi pada Minggu bahwa sikap dasar partai adalah menjalankan secara sungguh-sungguh kesepakatan koalisi dengan Japan Innovation Party.

Kesepakatan tersebut mencakup rencana untuk mempertimbangkan langkah hukum guna menangguhkan pajak atas makanan selama dua tahun.

Melansir Kyodo News (18/1/2026), pajak konsumsi di Jepang saat ini ditetapkan sebesar delapan persen untuk makanan dan minuman serta 10 persen untuk sebagian besar produk lainnya.

Baca juga:

Menjelang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diperkirakan berlangsung pada 8 Februari, isu penurunan tarif pajak konsumsi menjadi salah satu fokus utama.

Aliansi Reformasi Sentris, kekuatan oposisi baru yang dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, mengambil sikap berbeda dengan mendorong penghapusan permanen pajak konsumsi atas makanan.

“Kami akan berupaya mengamankan pendanaan yang diperlukan agar tarif pajak atas makanan tetap nol secara permanen," ujar Sekretaris Jenderal Komeito, Makoto Nishida.

Takaichi yang memimpin LDP diperkirakan akan membubarkan majelis rendah pada awal masa sidang parlemen reguler selama 150 hari yang dimulai Jumat.

Langkah tersebut diambil untuk memanfaatkan tingkat dukungan publik yang tinggi guna mengamankan lebih banyak kursi di parlemen, di mana kubu berkuasa saat ini hanya memegang mayoritas tipis.

Aliansi antara Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito yang baru saja mengakhiri koalisi puluhan tahun dengan LDP serta didukung organisasi Buddha awam terbesar di Jepang, Soka Gakkai, menciptakan ketidakpastian politik.

Kondisi tersebut membuat partai berkuasa tidak lagi dapat mengandalkan dukungan Komeito seperti sebelumnya.

“Partai baru ini akan membuat langkah-langkah antiinflasi kami terlihat jelas, termasuk pemotongan pajak konsumsi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Konstitusional Jepang, Jun Azumi.

Azumi juga mengkritik langkah-langkah koalisi berkuasa dalam menangani inflasi sebagai tidak efektif.

Pelemahan nilai tukar yen terhadap mata uang utama lainnya yang menjadi faktor utama percepatan inflasi menunjukkan sedikit tanda mereda.

Pasar memperkirakan akan ada peningkatan belanja fiskal di bawah pemerintahan Takaichi yang mulai menjabat pada Oktober.

Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang Jepang melonjak sebagian karena kekhawatiran terhadap memburuknya kondisi fiskal negara tersebut yang dinilai terburuk di antara negara maju.

Pendahulu Takaichi sebelumnya mengambil sikap hati-hati terhadap penurunan tarif pajak konsumsi dengan alasan penerimaan pajak tersebut ditujukan untuk menutup lonjakan biaya jaminan sosial.

Wakil pemimpin Japan Innovation Party Fumitake Fujita mengatakan dalam program yang sama bahwa penurunan tarif pajak dan peningkatan belanja fiskal tanpa batas merupakan hal yang tidak dapat diterima.

Fujita menambahkan bahwa pasar keuangan sangat sensitif terhadap langkah kebijakan fiskal yang akan diambil Jepang.

“Kami harus meningkatkan belanja fiskal secara bertanggung jawab sekaligus mereformasi cara pengeluaran secara bertanggung jawab,” ucap Fujita.

© Kyodo News

Halaman:
Editor : YUHARRANI AISYAH

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
 
Pilihan Untukmu
Close Ads

Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.