Langkah tersebut diambil untuk memanfaatkan tingkat dukungan publik yang tinggi guna mengamankan lebih banyak kursi di parlemen, di mana kubu berkuasa saat ini hanya memegang mayoritas tipis.
Aliansi antara Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito yang baru saja mengakhiri koalisi puluhan tahun dengan LDP serta didukung organisasi Buddha awam terbesar di Jepang, Soka Gakkai, menciptakan ketidakpastian politik.
Kondisi tersebut membuat partai berkuasa tidak lagi dapat mengandalkan dukungan Komeito seperti sebelumnya.
“Partai baru ini akan membuat langkah-langkah antiinflasi kami terlihat jelas, termasuk pemotongan pajak konsumsi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Konstitusional Jepang, Jun Azumi.
Azumi juga mengkritik langkah-langkah koalisi berkuasa dalam menangani inflasi sebagai tidak efektif.
Pelemahan nilai tukar yen terhadap mata uang utama lainnya yang menjadi faktor utama percepatan inflasi menunjukkan sedikit tanda mereda.
Pasar memperkirakan akan ada peningkatan belanja fiskal di bawah pemerintahan Takaichi yang mulai menjabat pada Oktober.
Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang Jepang melonjak sebagian karena kekhawatiran terhadap memburuknya kondisi fiskal negara tersebut yang dinilai terburuk di antara negara maju.
Pendahulu Takaichi sebelumnya mengambil sikap hati-hati terhadap penurunan tarif pajak konsumsi dengan alasan penerimaan pajak tersebut ditujukan untuk menutup lonjakan biaya jaminan sosial.
Wakil pemimpin Japan Innovation Party Fumitake Fujita mengatakan dalam program yang sama bahwa penurunan tarif pajak dan peningkatan belanja fiskal tanpa batas merupakan hal yang tidak dapat diterima.
Fujita menambahkan bahwa pasar keuangan sangat sensitif terhadap langkah kebijakan fiskal yang akan diambil Jepang.
“Kami harus meningkatkan belanja fiskal secara bertanggung jawab sekaligus mereformasi cara pengeluaran secara bertanggung jawab,” ucap Fujita.
© Kyodo News