Kartu tersebut memuat sejumlah informasi penting, seperti identitas pemegang, status izin tinggal, masa berlaku izin tinggal, serta pembatasan aktivitas kerja.
Berdasarkan aturan imigrasi Jepang, pemegang kartu izin tinggal yang berusia 16 tahun ke atas wajib membawa kartu tersebut dan menunjukkannya apabila diminta oleh petugas yang berwenang.
Kegagalan menunjukkan kartu izin tinggal kepada petugas yang berwenang dapat dikenai hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga 200.000 yen.
Jika kartu izin tinggal disimpan di kantor, pekerja dapat mengalami kesulitan memenuhi kewajiban tersebut.
Perusahaan mungkin perlu memeriksa paspor dalam keadaan tertentu. Namun, pedoman MHLW menyatakan bahwa perusahaan tidak seharusnya menyimpan paspor karyawan sepanjang masa kerja.
Perusahaan di Jepang perlu memastikan identitas calon karyawan asing dan apakah status izin tinggal atau izin lainnya memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang ditawarkan.
Pemeriksaan tersebut dapat mencakup status izin tinggal, tanggal kedaluwarsa kartu, pembatasan pekerjaan, serta izin kerja tambahan apabila diperlukan.
Sebagai contoh, perusahaan yang mempekerjakan mahasiswa asing secara paruh waktu perlu memastikan bahwa mahasiswa tersebut memiliki izin melakukan aktivitas di luar status izin tinggalnya.
Perusahaan juga perlu memeriksa pembatasan kerja yang berlaku bagi mahasiswa tersebut.
Namun, terdapat perbedaan antara memeriksa, menyalin, dan menyimpan dokumen asli.