OHAYOJEPANG - Pemerintah di seluruh 23 distrik khusus Tokyo, Jepang, kini memperketat aturan minpaku, yakni rumah atau apartemen yang disewakan kepada wisatawan untuk menginap dalam jangka pendek, termasuk melalui platform seperti Airbnb.
Pengetatan dilakukan setelah banyak warga mengeluhkan kebisingan, masalah sampah, dan gangguan lain yang muncul dari keberadaan penginapan tersebut.
Dilansir dari The Asahi Shimbun, Sabtu (7/11/2026), pembatasan yang diterapkan berbeda di setiap distrik, mulai dari pengurangan hari operasional hingga larangan membuka minpaku baru di kawasan tertentu.
Sekitar 17.000 fasilitas minpaku berada di 23 distrik khusus Tokyo, atau sekitar 40 persen dari total penginapan sejenis di Jepang.
Baca juga:
Distrik Kita menjadi wilayah terakhir di Tokyo yang menetapkan pembatasan tambahan untuk penginapan minpaku.
Berdasarkan ketentuan Pemerintah Distrik Kita, mulai 7 Januari 2027, minpaku baru yang tidak ditempati pemiliknya dilarang beroperasi di sejumlah kawasan permukiman.
Sementara itu, Distrik Toshima akan menerapkan pembatasan baru mulai 16 Desember 2026.
Pemerintah Distrik Toshima akan melarang pembukaan fasilitas minpaku baru di sekitar 70 persen wilayahnya, termasuk kawasan permukiman dan pendidikan.
Penginapan yang sudah beroperasi juga akan dibatasi maksimal 120 hari dalam setahun, khusus pada masa liburan musim semi, musim panas, dan musim dingin.
Di Shinjuku, pemerintah setempat tengah menyiapkan pembatasan yang lebih ketat.
Rencana tersebut mencakup larangan pembukaan penginapan baru di kawasan khusus permukiman dan pendidikan, serta pembatasan terhadap fasilitas yang sudah beroperasi.
Penginapan lama direncanakan mendapat masa transisi selama dua tahun, sedangkan fasilitas yang ditempati pemiliknya dapat memperoleh pengecualian.
Pemerintah Shinjuku juga berencana mengurangi batas operasional penginapan di kawasan komersial menjadi 120 hari per tahun.
Jika diterapkan, kebijakan tersebut berpotensi membuat lebih dari 2.000 fasilitas minpaku berhenti beroperasi.
Namun, aturan Shinjuku belum disahkan. Pemerintah setempat masih menerima tanggapan masyarakat terhadap rencana revisi tersebut hingga 13 November 2026.
Pemerintah Shinjuku menargetkan pengajuan rancangan revisi peraturan kepada dewan distrik pada Februari 2027, dengan rencana pemberlakuan pada Juni 2027.

Pengetatan aturan minpaku di Tokyo telah berlangsung sejak sejumlah distrik meningkatkan pemeriksaan terhadap usaha penginapan yang diduga melanggar ketentuan.
Kyodo News pada Sabtu (4/7/2026) melaporkan bahwa petugas di Shinjuku menemukan sejumlah masalah saat melakukan pemeriksaan pada Juni.
Temuan tersebut mencakup fasilitas tanpa papan informasi sesuai ketentuan serta dugaan usaha penginapan tanpa izin.
Petugas juga menjumpai wisatawan di salah satu penginapan saat pemeriksaan pada hari kerja, meski layanan di wilayah tersebut umumnya dibatasi pada akhir pekan.
Sepanjang tahun fiskal 2025, Pemerintah Shinjuku menerima 1.334 pengaduan terkait penginapan tersebut. Jumlahnya meningkat sekitar 1,7 kali dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, jumlah fasilitas minpaku terus bertambah secara nasional.
Data Badan Pariwisata Jepang menunjukkan jumlahnya meningkat dari sekitar 31.000 fasilitas pada Mei 2025 menjadi lebih dari 40.000 fasilitas pada Mei 2026.
Berdasarkan aturan nasional, pemilik rumah diperbolehkan menyewakan rumah atau kamar kepada wisatawan selama maksimal 180 hari dalam setahun.
Namun, pemerintah daerah dapat menetapkan pembatasan tambahan apabila kegiatan tersebut mengganggu lingkungan tempat tinggal warga.
Selain memperketat aturan, Pemerintah Metropolitan Tokyo juga meningkatkan pengawasan terhadap operasional minpaku pada 23 Oktober hingga 30 November 2026.
Program tersebut melibatkan pemerintah distrik dan kepolisian dalam memberikan edukasi serta melakukan pemeriksaan di sejumlah fasilitas.
Pengawasan mencakup kepatuhan pengelola terhadap aturan kebisingan, pembuangan sampah, dan larangan beroperasi pada periode tertentu.
Sumber:
Penulis: Kompas.com/Savira Agustin