OHAYOJEPANG - Jepang menghadapi ancaman gempa besar di sejumlah wilayah, termasuk kawasan metropolitan Tokyo.
Untuk memperkuat penanganan bencana dan mengurangi dampak kerusakannya, pemerintah Jepang membentuk badan penanggulangan bencana baru pada Senin (2/11/2026).
Dilansir dari Kyodo News, Senin (2/11/2026), badan bernama National Disaster Management Agency ini berkantor pusat di Tokyo dan akan membangun pusat koordinasi di sejumlah daerah.
Pusat koordinasi tersebut akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi gempa besar di sepanjang Palung Jepang, Palung Chishima, Palung Nankai, serta di bawah kawasan metropolitan Tokyo.
Lokasi pusat koordinasi akan ditentukan pada musim panas 2027 dan ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Juli 2028.
Badan baru ini dipimpin Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Sementara itu, Menteri Rekonstruksi Goshi Hosono akan merangkap jabatan sebagai menteri penanggulangan bencana.
Susunan kepemimpinan tersebut disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara dalam konferensi pers pada Senin.
Badan ini menjadi lembaga pertama yang dibentuk di bawah pengawasan langsung kabinet sejak Badan Digital Jepang didirikan pada September 2021.
Menteri penanggulangan bencana memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.
Kementerian atau lembaga yang dinilai belum menangani bencana dengan baik wajib memperhatikan rekomendasi dari menteri tersebut.
Baca juga:

Salah satu tantangan utama badan ini adalah membantu pemerintah daerah yang memiliki anggaran terbatas dan kesulitan mendapatkan tenaga ahli di bidang penanggulangan bencana.
Gempa besar di sepanjang Palung Nankai maupun kawasan metropolitan Tokyo diperkirakan dapat menyebabkan jumlah pengungsi yang sangat besar.
Palung Nankai sendiri berada di lepas pantai Pasifik Jepang bagian tengah dan memanjang ke arah barat daya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah perlu memperbaiki tempat pengungsian, mengurangi risiko kematian akibat bencana, serta memastikan berbagai kebutuhan yang sering sulit diperoleh saat keadaan darurat dapat disalurkan lebih awal.
Selain menangani bencana, badan baru ini juga bertanggung jawab atas pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak.
Wilayah yang menjadi fokus awal adalah Semenanjung Noto, yang dilanda gempa pada 2024, serta Prefektur Kumamoto, yang mengalami gempa bermagnitudo 7,1 pada Juli 2026.
Badan tersebut juga akan menangani hujan deras dan letusan gunung berapi.
Banjir yang semakin parah di berbagai wilayah Jepang menjadi salah satu masalah utama yang perlu ditangani.
Langkah ini diambil setelah hujan deras menyebabkan banjir di kawasan perkotaan Prefektur Chiba, dekat Tokyo, pada Agustus 2026.
© Kyodo News
Penulis: Kompas.com/Savira Agustin