Laporan harus disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Bank of Japan paling lambat 20 hari setelah perolehan properti.
Pelaporan dapat dilakukan oleh pembeli atau melalui perwakilan yang tinggal di Jepang, menggunakan dokumen berbahasa Jepang.
Dalam FAQ resminya, kementerian menjelaskan bahwa kewajiban tersebut tidak memiliki batas minimum harga maupun luas properti.
Namun, terdapat pengecualian pelaporan untuk perolehan hak tertentu atas properti yang digunakan sebagai tempat tinggal pribadi atau keluarga sejak 1 April 2026.
Pengecualian tersebut tidak mencakup perolehan bangunan rumah itu sendiri, yang tetap memerlukan pelaporan sesuai ketentuan.
Selain pelaporan transaksi, pemilik rumah juga memiliki kewajiban membayar pajak properti.
Berdasarkan panduan Yabu Akiya Bank, kewajiban pajak dimulai pada tahun setelah perpindahan kepemilikan didaftarkan.
Pajak tersebut tetap harus dibayar meskipun pemilik tidak menempati rumah yang dibelinya.
Membeli rumah akiya tidak otomatis membuat WNI memperoleh izin tinggal permanen atau permanent residence di Jepang.
Kepemilikan properti dan izin tinggal merupakan dua hal yang memiliki ketentuan berbeda.