OHAYOJEPANG - Mengunggah foto suasana kantor ke media sosial mungkin terlihat sebagai hal biasa. Namun, bagi kamu yang sedang bekerja di Jepang, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum membagikan foto atau informasi terkait pekerjaan.
Foto yang diunggah bisa saja memperlihatkan wajah rekan kerja, nama klien di layar komputer, atau dokumen internal perusahaan tanpa disengaja.
Informasi tersebut berpotensi menimbulkan masalah terkait privasi, kerahasiaan perusahaan, hingga keamanan data.
Oleh sebab itu, memahami perlindungan data pribadi di Jepang penting bagi pekerja, termasuk pekerja asing yang sedang beradaptasi dengan budaya kerja Jepang.
Perlu diketahui, aturan perlindungan data pribadi, kewajiban menjaga kerahasiaan pekerjaan, dan kebijakan perusahaan mengenai penggunaan media sosial merupakan hal yang berbeda.
Tidak ada satu aturan penggunaan media sosial yang berlaku sama di seluruh perusahaan Jepang.
Setiap perusahaan dapat memiliki kebijakan tersendiri mengenai informasi pekerjaan yang boleh dibagikan secara daring.
Baca juga:
Jepang memiliki undang-undang perlindungan data pribadi bernama Act on the Protection of Personal Information (APPI) atau Kojin Jōhō Hogo Hō (個人情報保護法).
Undang-undang tersebut mengatur cara organisasi menangani informasi pribadi, termasuk data karyawan maupun pelanggan.
Secara umum, informasi pribadi mencakup data mengenai seseorang yang masih hidup dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitasnya, baik secara langsung maupun ketika digabungkan dengan informasi lain yang mudah diperoleh.
Menurut Personal Information Protection Commission (PPC) Jepang, informasi pribadi dapat mencakup nama, foto wajah yang dapat dikenali, serta informasi lain yang memungkinkan seseorang diidentifikasi.
Organisasi yang menangani data pribadi juga memiliki kewajiban terkait penggunaan, keamanan, dan pengungkapan informasi tersebut.
Keberadaan wajah atau nama seseorang dalam foto kantor tidak otomatis membuat pengunggahan foto tersebut melanggar APPI.
Kebutuhan persetujuan dan ketentuan hukum yang berlaku bergantung pada cara informasi dikumpulkan, disimpan, digunakan, serta dibagikan.
Selain APPI, hak privasi, hak atas penggunaan foto seseorang, dan kebijakan masing-masing perusahaan juga perlu diperhatikan.

Di Jepang, istilah Social Networking Service (SNS) umum digunakan untuk menyebut layanan media sosial, seperti Instagram, X, dan LINE.
Karyawan tetap perlu berhati-hati ketika membagikan informasi pekerjaan melalui akun pribadi.
Foto yang diambil di meja kerja mungkin tanpa sengaja memperlihatkan nama pelanggan, kartu identitas karyawan, jadwal rapat, atau dokumen internal.
Unggahan mengenai keberhasilan suatu proyek juga dapat mengungkap informasi bisnis yang belum diumumkan secara resmi oleh perusahaan.
Unggahan melalui akun pribadi tetap berpotensi menimbulkan masalah terkait privasi, kerahasiaan perusahaan, atau keamanan informasi.
Informasi pribadi dan informasi bisnis rahasia memiliki pengertian yang berbeda.
Berdasarkan APPI, informasi pribadi berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi.
Sementara itu, informasi bisnis rahasia dapat mencakup proyek yang belum diumumkan, dokumen internal, informasi harga, atau informasi perusahaan lainnya yang belum tersedia untuk publik.
Artinya, unggahan media sosial yang tidak melanggar APPI tetap dapat menimbulkan masalah di tempat kerja apabila bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan, aturan keamanan informasi, atau kebijakan SNS perusahaan.
Mengambil foto kantor dan membagikannya ke media sosial tidak secara otomatis dilarang di Jepang.
Namun, setiap perusahaan dapat memiliki ketentuan berbeda mengenai pengambilan foto di tempat kerja, pengunggahan suasana kantor, penyebutan nama klien, hingga penampilan informasi perusahaan.
Foto yang memperlihatkan identitas seorang karyawan dapat termasuk informasi pribadi berdasarkan APPI.
Menurut PPC Jepang, menampilkan foto seseorang yang dapat diidentifikasi dari acara perusahaan untuk keperluan internal tidak selalu memerlukan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan APPI mengenai pemberian data pribadi kepada pihak ketiga.
Namun, tujuan penggunaan foto tersebut pada umumnya tetap perlu diberitahukan atau dipublikasikan.
Hal ini bukan berarti semua foto secara hukum harus mendapatkan persetujuan sebelum digunakan.
Hak privasi dan hak atas penggunaan foto seseorang juga perlu dipertimbangkan secara terpisah dari ketentuan APPI.
PPC merekomendasikan sejumlah langkah, termasuk mempertimbangkan persetujuan orang yang bersangkutan ketika foto akan dibagikan kepada publik yang tidak terbatas.
Sebelum mengunggah foto kantor ke media sosial, sebaiknya mintalah izin kepada rekan kerja yang wajahnya terlihat jelas.
Periksa juga apakah perusahaan mewajibkan persetujuan atau prosedur khusus sebelum foto dipublikasikan, termasuk foto dari acara kantor yang bersifat informal.
Menggunakan media sosial selama bekerja di Jepang bukan berarti kamu harus berhenti membagikan aktivitas sehari-hari.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tersebarnya informasi pribadi maupun rahasia perusahaan tanpa disengaja.
Sebelum membagikan foto kantor, perhatikan benda atau informasi yang terlihat di latar belakang.
Pastikan tidak ada layar komputer, dokumen, informasi pelanggan atau karyawan, kartu identitas, maupun papan tulis ruang rapat yang memperlihatkan informasi yang tidak seharusnya dibagikan.
Mintalah izin sebelum mengunggah foto yang memperlihatkan wajah rekan kerja dan memungkinkan identitas mereka dikenali.
Selain meminta persetujuan orang yang bersangkutan, periksa apakah perusahaan juga mewajibkan izin sebelum foto dipublikasikan.
Ikuti kebijakan perusahaan ketika membagikan atau menyimpan berkas pekerjaan.
Hindari memindahkan dokumen pekerjaan ke akun LINE pribadi, media sosial, atau layanan penyimpanan awan pribadi apabila perusahaan tidak mengizinkannya.
Hindari mengunggah informasi mengenai proyek yang belum diumumkan, data pelanggan, dokumen internal, atau informasi bisnis lain yang belum tersedia untuk publik.
Apabila kamu tidak sengaja membagikan informasi pekerjaan atau mencurigai adanya kebocoran data, segera ikuti prosedur pelaporan perusahaan.
Hubungi atasan, administrator sistem, atau tim keamanan informasi perusahaan untuk mendapatkan arahan.
Jangan mencoba menangani masalah tersebut sendiri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Kelima langkah tersebut merupakan tindakan pencegahan umum berdasarkan panduan privasi dan keamanan informasi di Jepang.
Langkah-langkah ini bukan daftar kewajiban hukum yang berlaku secara universal. Karyawan tetap perlu memeriksa kebijakan SNS dan keamanan informasi di perusahaan masing-masing.
Selain informasi yang terlihat langsung dalam foto, lokasi pengambilan gambar juga perlu diperhatikan.
Sebagian foto yang diambil menggunakan ponsel pintar atau kamera digital dapat menyimpan informasi lokasi GPS dalam metadata, bergantung pada perangkat dan pengaturan kameranya.
Sebuah foto mungkin menyimpan informasi lokasi pengambilan gambar meskipun tidak memperlihatkan alamat secara langsung.
Namun, informasi GPS tidak selalu dapat dilihat setelah foto diunggah ke media sosial.
Beberapa platform menghapus metadata lokasi dan informasi Exchangeable Image File Format (Exif) lainnya ketika foto diunggah. Proses tersebut bergantung pada layanan yang digunakan.
Pengguna tidak sebaiknya beranggapan bahwa data lokasi pasti tetap tersimpan atau selalu dihapus secara otomatis oleh platform media sosial.
Sebelum mengunggah foto kantor, periksa pengaturan lokasi kamera dan detail informasi pada foto.
Perhatikan pula objek yang terlihat dalam gambar, seperti papan nama, dokumen, layar komputer, atau pemandangan dari jendela.
Detail tersebut dapat mengungkap lokasi kantor meskipun foto tidak menyimpan data GPS.
Pekerja di Jepang dapat menghubungi pihak internal perusahaan apabila memiliki pertanyaan mengenai kebijakan media sosial atau merasa tidak sengaja membagikan informasi pekerjaan.
Selain itu, terdapat layanan konsultasi resmi untuk pertanyaan umum mengenai ketentuan perlindungan data pribadi di Jepang.
Langkah pertama yang dapat dilakukan ketika mengalami masalah terkait informasi pekerjaan adalah menghubungi pihak internal perusahaan.
Kamu dapat berkonsultasi dengan atasan, bagian sumber daya manusia (HR), atau tim teknologi informasi dan keamanan perusahaan sesuai prosedur yang berlaku.
PPC Jepang menyediakan layanan konsultasi resmi untuk pertanyaan umum mengenai APPI.
Melalui layanan tersebut, PPC dapat memberikan informasi dan saran berdasarkan pedoman serta daftar tanya jawab yang diterbitkannya.
Namun, PPC tidak menentukan apakah suatu kasus individual telah mematuhi atau melanggar hukum.
Bergantung pada situasinya, kamu mungkin perlu menghubungi otoritas yang berwenang atau meminta nasihat dari tenaga profesional yang memiliki kualifikasi sesuai bidangnya.
Memahami perlindungan data pribadi di Jepang bukan berarti karyawan harus menghindari penggunaan media sosial sepenuhnya.
Hal terpenting adalah memperhatikan informasi yang mungkin terungkap melalui unggahan, menghormati privasi orang lain, serta mengikuti kebijakan SNS dan keamanan informasi perusahaan.
Sebelum menekan tombol unggah, luangkan waktu untuk memeriksa kembali foto dan keterangan yang akan dibagikan.
Pastikan tidak ada informasi pribadi, dokumen rahasia perusahaan, atau detail latar belakang yang tanpa sengaja ikut terlihat.
Selain memeriksa isi foto dan keterangan, pertimbangkan siapa saja yang dapat melihat unggahan tersebut.
Pahami pula ketentuan perusahaan mengenai penggunaan media sosial dan pembagian informasi terkait pekerjaan.

Jepang memiliki Act on the Protection of Personal Information (APPI) atau Kojin Jōhō Hogo Hō. Undang-undang ini mengatur cara organisasi menangani informasi pribadi, termasuk penggunaan, keamanan, dan pengungkapannya.
Foto kantor tidak otomatis dilarang untuk diunggah, tetapi karyawan perlu memperhatikan privasi orang lain, kerahasiaan informasi, dan kebijakan perusahaan.
Tidak semua foto secara hukum wajib mendapatkan persetujuan. Namun, PPC Jepang merekomendasikan pertimbangan untuk memperoleh persetujuan ketika foto dibagikan kepada publik yang tidak terbatas. Karyawan juga perlu memeriksa kebijakan perusahaan.
Bisa. Foto dapat menyimpan metadata GPS bergantung pada pengaturan perangkat. Selain itu, papan nama, pemandangan dari jendela, atau detail lain dalam gambar juga dapat mengungkap lokasi, meskipun tidak terdapat data GPS.
Segera ikuti prosedur pelaporan perusahaan dan hubungi atasan, administrator sistem, atau tim keamanan informasi. Jika membutuhkan informasi umum mengenai APPI, kamu juga dapat menghubungi layanan konsultasi resmi PPC Jepang.
Sumber:
Provided by Xymax Global Partner (Oktober 2026)