Melalui undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas berbagai fasilitas publik, termasuk stasiun, kendaraan transportasi umum, dan jalur pejalan kaki.
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism/MLIT) juga menerbitkan pedoman aksesibilitas transportasi yang menjelaskan standar serta rekomendasi penyediaan fasilitas bagi pengguna dengan kebutuhan berbeda.
Pedoman tersebut mencakup pengembangan jalur bebas hambatan, fasilitas perpindahan antarlantai, penyediaan informasi perjalanan, serta sarana yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas.

Pengembangan aksesibilitas stasiun di Jepang juga dilakukan secara bertahap dan dipantau melalui survei nasional.
Berdasarkan laporan kementerian tersebut yang diterbitkan pada 24 Desember 2025, sebanyak 3.371 stasiun kereta atau 94,2 persen dari stasiun dalam kategori survei telah memiliki fasilitas untuk mengatasi perbedaan ketinggian, termasuk lift.
Selain itu, sebanyak 96,8 persen stasiun dalam kelompok yang sama telah dilengkapi gerbang tiket yang diperlebar, sedangkan 77,3 persen memiliki fasilitas informasi sesuai indikator aksesibilitas yang digunakan dalam survei.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa 85,4 persen stasiun dalam kategori survei telah menyediakan fasilitas untuk mencegah penumpang terjatuh dari peron.
Data tersebut mencakup stasiun dengan rata-rata sedikitnya 3.000 pengguna per hari serta stasiun tertentu dengan 2.000 hingga 2.999 pengguna per hari di kawasan prioritas pengembangan aksesibilitas.
