Di wilayah tersebut, pengemudi dengan kemampuan bahasa Jepang A2.2 diperbolehkan bekerja tanpa pendamping apabila perusahaan memenuhi persyaratan tambahan.
Salah satunya adalah menyediakan sistem komunikasi antara pengemudi dan kantor operasional untuk menghadapi keadaan darurat.
Perusahaan juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu pekerja asing beradaptasi dengan masyarakat setempat, termasuk melalui pengenalan ungkapan atau dialek lokal jika diperlukan.
Selain itu, kendaraan harus dilengkapi sarana komunikasi dan perangkat pendukung, seperti kamera perekam kendaraan serta alat penerjemah.
Pengecualian ini hanya berlaku apabila kantor operasional dan seluruh rute perjalanan berada di wilayah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pemerintah.
Pelonggaran syarat bahasa Jepang juga disertai kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan pengemudi asing dengan kemampuan di bawah B1.
Perusahaan harus menyusun rencana pembelajaran bahasa Jepang dengan persetujuan pekerja.
Rencana tersebut harus disusun agar pekerja dapat mengikuti dan ditargetkan lulus ujian kemampuan bahasa Jepang level B1 dalam waktu satu tahun sejak memperoleh status SSW 1.
Apabila pekerja belum berhasil lulus, perusahaan harus menyusun kembali dan menyerahkan rencana pembelajaran bahasa Jepang yang baru.
Dengan ketentuan ini, pekerja asing tetap didorong untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang selama bekerja di Jepang.