OHAYOJEPANG - Makin banyak warga negara asing (WNA) pemegang visa pengelola bisnis meninggalkan Jepang tanpa mengajukan izin masuk kembali.
Jumlahnya melonjak hampir empat kali lipat pada semester pertama 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Layanan Imigrasi Jepang yang dirilis pada Kamis (15/10/2026), jumlahnya mencapai 953 orang, naik dari 246 orang pada semester pertama 2025.
Dalam sistem imigrasi Jepang, warga asing yang meninggalkan negara tersebut tanpa memperoleh izin masuk kembali akan kehilangan status izin tinggal yang dimiliki sebelumnya.
Baca juga:
Peningkatan jumlah WNA yang meninggalkan Jepang tanpa izin masuk kembali terungkap menjelang satu tahun pemberlakuan aturan visa pengelola bisnis yang lebih ketat pada Jumat (16/10/2026).
Melansir Kyodo News (15/10/2026), salah satu perubahan utama adalah kenaikan persyaratan modal minimum dari 5 juta yen menjadi 30 juta yen (sekitar Rp 3,4 miliar).
Selain memenuhi ketentuan modal, pemohon visa kini diwajibkan mempekerjakan sedikitnya satu karyawan penuh waktu.
Visa pengelola bisnis (business manager visa) memungkinkan warga negara asing mendirikan, menjalankan, atau mengelola usaha di Jepang.
Pada akhir 2025, jumlah pemegang visa pengelola bisnis di Jepang mencapai 46.781 orang, atau sekitar 1,7 kali lipat dibandingkan dengan akhir 2020.
Namun, sistem visa tersebut mendapat sorotan setelah terungkap adanya sejumlah orang yang mendirikan perusahaan tanpa kegiatan operasional nyata hanya untuk memperoleh visa.
Data Badan Layanan Imigrasi Jepang menunjukkan bahwa jumlah pemegang visa pengelola bisnis yang meninggalkan Jepang tanpa izin masuk kembali masih berada pada kisaran puluhan orang per bulan hingga November 2025.
Namun, jumlahnya meningkat menjadi tiga digit pada Desember 2025.
Pada Juni 2026, jumlahnya mencapai 226 orang.
Pengetatan persyaratan visa pengelola bisnis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Jepang yang lebih luas untuk memperketat aturan bagi warga negara asing.
Kebijakan tersebut juga mencakup kenaikan biaya pengajuan permohonan terkait status izin tinggal di Jepang.
© Kyodo News