OHAYOJEPANG - Jepang menaikkan biaya pengajuan izin tinggal sekaligus memperketat persyaratan izin tinggal permanen bagi warga negara asing.
Biaya pengajuan izin tinggal permanen naik 20 kali lipat, dari 10.000 yen atau sekitar Rp 1,13 juta menjadi 200.000 yen atau sekitar Rp 22,6 juta.
Persyaratan barunya mencakup penghasilan, pensiun, kemampuan bahasa Jepang, serta lama pernikahan dan masa tinggal bagi pasangan warga Jepang atau pemegang izin tinggal permanen.
Mengutip Kyodo News, Kamis (1/10/2026), kenaikan biaya berlaku mulai 1 Oktober 2026.
Sementara itu, pedoman persyaratan yang direvisi pada hari yang sama dijadwalkan berlaku mulai April 2027.
Khusus ketentuan penghasilan, aturan tersebut juga berlaku bagi permohonan yang sudah diajukan sejak April 2026.
Izin tinggal permanen memungkinkan warga asing menetap di Jepang tanpa batas waktu dan tanpa pembatasan aktivitas, dengan tetap mempertahankan kewarganegaraan asal.
Baca juga:
Selain pengajuan izin tinggal permanen, kenaikan biaya berlaku untuk perubahan status izin tinggal dan perpanjangan masa tinggal.
Perubahan ini diberlakukan setelah revisi Undang-Undang Imigrasi dan Pengungsi Jepang disahkan pada Mei 2026.
Pemerintah menyebut meningkatnya biaya pemeriksaan visa sebagai alasan kenaikan tarif tersebut.
Sebelumnya, warga asing membayar 6.000 yen atau sekitar Rp 679.000 untuk mengubah status izin tinggal atau memperpanjang masa tinggal.
Dalam sistem baru, biaya izin tinggal nonpermanen ditentukan berdasarkan masa tinggal yang diberikan.
Untuk masa tinggal tiga bulan atau kurang, biayanya mulai dari 10.000 yen atau sekitar Rp 1,13 juta.
Sementara itu, biaya untuk masa tinggal lima tahun atau lebih mencapai 75.000 yen atau sekitar Rp 8,49 juta.
Pemerintah menetapkan tarif lebih rendah bagi pemohon yang mengalami kesulitan keuangan berat dan memenuhi syarat untuk mendapat pertimbangan kemanusiaan.
Bagi kelompok tersebut, biaya perubahan atau perpanjangan status izin tinggal ditetapkan sebesar 10.000 yen atau sekitar Rp 1,13 juta.
Adapun biaya pengajuan izin tinggal permanennya sebesar 20.000 yen atau sekitar Rp 2,26 juta.

Badan Imigrasi Jepang menerapkan ketentuan baru untuk memastikan warga asing yang mengajukan izin tinggal permanen memiliki kemandirian finansial.
Revisi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi memperketat aturan penerimaan warga negara asing.
Secara prinsip, pemohon harus sudah tinggal di Jepang selama lebih dari 10 tahun untuk memenuhi syarat memperoleh izin tinggal permanen.
Pemohon juga diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Jepang pada tingkat independent user atau pengguna mandiri.
Penghasilan pemohon harus lebih tinggi daripada rata-rata penghasilan rumah tangga Jepang.
Pada 2024, rata-rata penghasilan tahunan per rumah tangga di Jepang tercatat sekitar 5,75 juta yen atau sekitar Rp 651 juta.
Pemohon juga harus menunjukkan perkiraan manfaat pensiun yang setara dengan manfaat setelah mengikuti program pensiun karyawan selama 30 tahun.
Perhitungannya menggunakan tingkat penghasilan pemohon saat mengajukan permohonan.
Sejak rancangan pedoman diumumkan pada Agustus 2026, Badan Layanan Imigrasi Jepang menerima sekitar 5.000 komentar publik.
Sebagian komentar menyoroti penggunaan rata-rata penghasilan sebagai patokan karena angkanya dapat meningkat tajam akibat penghasilan sekelompok kecil orang kaya.
Mereka menilai median lebih akurat untuk menggambarkan kondisi rumah tangga pada umumnya.
Pedoman baru turut memperketat persyaratan bagi pasangan warga negara Jepang atau pemegang izin tinggal permanen.
Sebelumnya, mereka dapat memperoleh izin tinggal permanen setelah menikah sedikitnya tiga tahun dan tinggal di Jepang sekurang-kurangnya satu tahun.
Dalam pedoman baru, pasangan harus sudah menikah sedikitnya lima tahun dan tinggal di Jepang sekurang-kurangnya tiga tahun.

Kenaikan biaya memicu lonjakan pengajuan menjelang berlakunya tarif baru, sehingga antrean panjang terlihat di sejumlah kantor imigrasi.
Di Biro Layanan Imigrasi Regional Osaka, sekitar 350 orang sudah mengantre saat kantor dibuka pukul 09.00 pada Selasa, sebelum tarif baru berlaku.
Antrean di kantor tersebut bahkan memanjang hingga ke luar gedung.
Padatnya akses juga membuat sebagian pemohon kesulitan menggunakan sistem pengajuan daring milik pemerintah.
Perubahan tarif menjadi tambahan beban keuangan bagi sebagian warga asing yang ingin terus bekerja dan tinggal di Jepang, termasuk pencari suaka.
Seorang pria Indonesia berusia 35 tahun mendatangi kantor imigrasi Osaka untuk mengajukan izin tinggal permanen sebelum kenaikan biaya berlaku.
Ia mengaku terkejut dengan besarnya kenaikan tarif pengajuan tersebut.
“Saya memiliki istri orang Jepang dan anak-anak, tetapi tanpa izin tinggal permanen, saya tidak bisa mendapatkan pinjaman dan menghadapi banyak ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Seorang pria berusia 30-an tahun asal Afrika Timur mengatakan, ia datang ke Jepang pada 2023 dan sedang mengajukan status pengungsi karena alasan politik.
Ia kini tidak bekerja setelah pekerjaan musimannya berakhir.
Menurutnya, mencari pekerjaan juga tidak mudah karena banyak perusahaan Jepang enggan mempekerjakan pencari suaka.
Pria tersebut memegang izin tinggal berstatus designated activities dengan masa berlaku enam bulan.
Dalam sistem baru, biaya perpanjangan izin tinggalnya naik menjadi 18.000 yen atau sekitar Rp 2,04 juta.
“Saya menyukai Jepang,” katanya.
Ia berniat tetap membayar biaya yang diwajibkan agar dapat tinggal di Jepang.
Namun, ia berharap para pembuat kebijakan lebih mendengarkan orang-orang yang terdampak langsung oleh aturan imigrasi.
© Kyodo News
Penulis: Kompas.com/Savira Agustin