Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengembangkan kebijakan dan sistem pendukung bagi warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Jepang.
Dukungan tersebut mencakup akses informasi dan konsultasi, dukungan ketenagakerjaan, serta pengelolaan pekerja asing oleh perusahaan.
Pekerja asing memang perlu mempelajari bahasa Jepang, memahami sistem yang berlaku, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
Namun, upaya menciptakan lingkungan kerja yang baik tidak hanya bergantung pada pekerja asing.
Pemerintah juga menyediakan pedoman, layanan konsultasi, dukungan ketenagakerjaan, serta program bagi perusahaan yang mempekerjakan warga asing.
Perusahaan juga diharapkan membantu pekerja asing beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memperbaiki pengelolaan ketenagakerjaan agar mereka dapat menggunakan kemampuan secara efektif.
Kerangka kebijakan pemerintah Jepang menggunakan konsep coexistence atau kehidupan bersama antara warga Jepang dan warga asing.
Pemerintah Jepang pada Januari 2026 mengadopsi langkah-langkah komprehensif baru mengenai penerimaan warga negara asing dan kehidupan bersama secara tertib.
Pemerintah juga memiliki Roadmap for the Realization of a Society of Harmonious Coexistence with Foreign Nationals yang berlangsung hingga tahun fiskal 2026.
Peta jalan tersebut memiliki empat fokus utama.