Komponen berdasarkan penghasilan memiliki tarif standar gabungan yang secara umum sebesar 10 persen dari jumlah penghasilan kena pajak yang berlaku.
Dalam skema standar, tarif tersebut terdiri dari pajak prefektur sebesar 4 persen dan pajak kota sebesar 6 persen.
Khusus di kota yang ditetapkan berdasarkan ordinansi, pembagiannya berbeda.
Tarif standar pajak prefektur sebesar dua persen dan pajak kota sebesar delapan persen.
Meski pembagiannya berbeda, tarif standar gabungannya tetap 10 persen.
Perbedaan dapat muncul akibat pemerintah daerah memiliki kewenangan mengenakan pajak tambahan melalui aturan masing-masing.
Tambahan tersebut bisa berupa nominal tahunan tetap maupun tarif tambahan berdasarkan penghasilan.
Tinggal di dua daerah berbeda pun tidak selalu menghasilkan jumlah pajak penduduk yang sama.
Aturan prefektur bukan satu-satunya faktor sebab pemerintah kota juga dapat menerapkan pungutan tambahan.
Besarnya pajak seseorang juga bergantung pada penghasilan kena pajak dan potongan yang berlaku.