OHAYOJEPANG - Badan Imigrasi Jepang merevisi pedoman pemberian izin tinggal permanen atau permanent residency bagi warga negara asing pada Kamis (1/10/2026).
Dalam aturan baru, pemohon harus memiliki penghasilan di atas rata-rata rumah tangga Jepang serta menunjukkan proyeksi manfaat pensiun pada tingkat tertentu.
Pemohon juga diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Jepang pada tingkat independent user atau pengguna mandiri.
Melansir Kyodo News (1/10/2026), pedoman yang telah direvisi tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada April 2027.
Namun, ketentuan mengenai penghasilan akan diberlakukan secara retroaktif terhadap permohonan yang diajukan mulai April 2026.
Otoritas imigrasi menerapkan ketentuan tersebut untuk memastikan warga asing yang mengajukan izin tinggal permanen memiliki kemandirian finansial.
Baca juga:
Berdasarkan pedoman baru, penghasilan pemohon harus berada di atas rata-rata penghasilan rumah tangga Jepang.
Rata-rata penghasilan tahunan per rumah tangga di Jepang pada 2024 tercatat sekitar 5,75 juta yen atau sekitar Rp 651 juta.
Selain penghasilan, pemohon juga harus menunjukkan proyeksi manfaat pensiun yang memenuhi ketentuan.
Besaran manfaat tersebut harus setara dengan pensiun yang dapat diterima setelah mengikuti program pensiun karyawan selama 30 tahun pada tingkat penghasilan pemohon ketika mengajukan permohonan.
Secara prinsip, warga asing juga harus sudah tinggal di Jepang selama lebih dari 10 tahun agar memenuhi syarat mendapatkan izin tinggal permanen.
Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi selama ini berupaya memperketat aturan mengenai penerimaan warga negara asing.
Selain merevisi persyaratan izin tinggal permanen, pemerintah juga menaikkan biaya pengajuan status izin tinggal secara signifikan pada Kamis.
Perubahan juga berlaku bagi pasangan warga negara Jepang atau pemegang izin tinggal permanen.
Sebelumnya, pasangan dari warga Jepang atau pemegang permanent residency dapat memperoleh izin tinggal permanen apabila telah menikah sedikitnya selama tiga tahun.
Mereka juga harus sudah tinggal di Jepang sekurang-kurangnya selama satu tahun.
Dalam pedoman baru, masa pernikahan yang dipersyaratkan dinaikkan menjadi lima tahun.
Sementara itu, masa tinggal di Jepang yang diwajibkan menjadi sedikitnya tiga tahun.
Badan Layanan Imigrasi Jepang menerima sekitar 5.000 komentar publik sejak rancangan pedoman tersebut diumumkan pada Agustus.
Sejumlah komentar menyoroti penggunaan rata-rata penghasilan sebagai patokan.
Mereka berpendapat angka rata-rata dapat meningkat tajam akibat penghasilan kelompok kecil orang kaya.
Sementara, nilai median dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi rumah tangga pada umumnya.
Pemegang izin tinggal permanen dapat menetap di Jepang tanpa batas waktu dan tanpa pembatasan aktivitas, sambil tetap mempertahankan kewarganegaraan asal mereka.
© Kyodo News