OHAYOJEPANG - Jepang menaikkan biaya pengajuan perubahan dan perpanjangan status izin tinggal bagi warga negara asing mulai Kamis (1/10/2026).
Kenaikan paling besar berlaku untuk pengajuan izin tinggal permanen atau permanent residency.
Biayanya naik 20 kali lipat, dari sebelumnya 10.000 yen atau sekitar Rp 1,13 juta menjadi 200.000 yen atau sekitar Rp 22,6 juta.
Kenaikan tersebut memicu lonjakan pengajuan sebelum tarif baru berlaku pada awal pekan ini.
Antrean panjang terlihat di sejumlah kantor imigrasi.
Tingginya jumlah pemohon juga membuat sebagian orang kesulitan menggunakan sistem pengajuan daring milik pemerintah karena lalu lintas akses yang padat.
Mengutip Kyodo News (1/10/2026), di Biro Layanan Imigrasi Regional Osaka, misalnya, sekitar 350 orang sudah menunggu ketika kantor dibuka pada Selasa pukul 09.00.
Antrean bahkan memanjang hingga ke luar gedung.
Baca juga:
Sebelum kenaikan berlaku, warga asing perlu membayar 6.000 yen atau sekitar Rp 679.000 untuk mengubah status izin tinggal atau memperpanjang masa tinggal mereka di Jepang.
Sementara itu, biaya permohonan izin tinggal permanen sebelumnya sebesar 10.000 yen atau sekitar Rp 1,13 juta.
Mulai Kamis (1/10/2026), besaran biaya untuk status izin tinggal nonpermanen ditentukan berdasarkan periode tinggal yang diberikan.
Biayanya dimulai dari 10.000 yen atau sekitar Rp 1,13 juta untuk masa tinggal tiga bulan atau kurang.
Untuk masa tinggal lima tahun atau lebih, pemohon harus membayar 75.000 yen atau sekitar Rp 8,49 juta.
Adapun permohonan izin tinggal permanen kini dikenai biaya 200.000 yen atau sekitar Rp 22,6 juta.
Perubahan tersebut diberlakukan setelah revisi Undang-Undang Imigrasi dan Pengungsi Jepang disahkan pada Mei.
Pemerintah menyebut kenaikan biaya pemeriksaan visa sebagai alasan perubahan tarif tersebut.
Kenaikan biaya menjadi tambahan beban keuangan bagi sebagian warga asing yang ingin terus bekerja dan tinggal di Jepang, termasuk pencari suaka yang meninggalkan negara asal karena menghadapi kesulitan.
Seorang pria berusia 30-an tahun asal Afrika Timur mengatakan, ia datang ke Jepang pada 2023 dan sedang mengajukan status pengungsi karena alasan politik.
Saat ini, ia tidak bekerja setelah pekerjaan musimannya berakhir.
Ia mengatakan, mencari pekerjaan juga tidak mudah karena banyak perusahaan Jepang enggan mempekerjakan pencari suaka.
Pria tersebut saat ini memegang status izin tinggal designated activities selama enam bulan.
Dengan sistem baru, biaya perpanjangan izin tinggalnya naik menjadi 18.000 yen atau sekitar Rp 2,04 juta.
"Saya menyukai Jepang," katanya.
Ia berniat tetap membayar biaya yang diwajibkan agar dapat tinggal di Jepang.
Namun, ia berharap pembuat kebijakan lebih mendengarkan orang-orang yang terkena dampak langsung dari aturan imigrasi.
Seorang pria Indonesia berusia 35 tahun juga mendatangi kantor imigrasi Osaka untuk mengajukan izin tinggal permanen sebelum kenaikan biaya berlaku.
Ia mengatakan, kenaikan biaya hingga 20 kali lipat membuatnya terkejut.
"Saya memiliki istri orang Jepang dan anak-anak, tetapi tanpa izin tinggal permanen, saya tidak bisa mendapatkan pinjaman dan menghadapi banyak ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.
Pemerintah tetap menetapkan tarif lebih rendah bagi orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan berat dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pertimbangan kemanusiaan.
Bagi pemohon yang memenuhi kriteria tersebut, biaya perubahan atau perpanjangan status izin tinggal ditetapkan sebesar 10.000 yen atau sekitar Rp 1,13 juta.
Sementara itu, biaya pengajuan izin tinggal permanen bagi kelompok tersebut sebesar 20.000 yen atau sekitar Rp 2,26 juta.
© Kyodo News