OHAYOJEPANG - Mahasiswa internasional dan pekerja part-time di Jepang dapat memiliki kewajiban membayar residence tax (pajak penduduk) apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
Kewajiban membayar pajak penduduk tidak ditentukan hanya berdasarkan status sebagai mahasiswa maupun jenis pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu.
Beberapa hal utama yang menentukan kewajiban tersebut adalah alamat tempat tinggal per 1 Januari, penghasilan selama tahun kalender sebelumnya, serta potongan dan ketentuan tidak kena pajak yang berlaku.
Artinya, sebagian mahasiswa dan pekerja part-time dapat dikenai pajak penduduk.
Sementara, sebagian lainnya tidak perlu membayar karena penghasilannya berada di bawah batas yang berlaku.
Lantas, bagaimana ketentuan pajak penduduk bagi mahasiswa internasional dan pekerja part-time di Jepang?
Baca juga:

Pajak penduduk individu di Jepang dikenal sebagai kojin jūminzei (個人住民税).
Secara umum, pajak ini terdiri dari pajak tingkat kota dan prefektur.
Khusus di 23 distrik khusus Tokyo, pajak tersebut disebut pajak penduduk distrik khusus dan pajak penduduk metropolitan.
Menurut Guidebook on Living and Working dari Immigration Services Agency, pajak penduduk secara umum dikenakan oleh pemerintah daerah tempat seseorang memiliki alamat pada 1 Januari.
Kewarganegaraan tidak menjadi satu-satunya faktor yang menentukan kewajiban pajak.
Warga negara asing, termasuk mahasiswa internasional, secara umum mengikuti ketentuan pajak penduduk berdasarkan tempat tinggal yang sama.
Mahasiswa yang baru datang ke Jepang dari luar negeri setelah 1 Januari umumnya tidak dikenai pajak penduduk untuk tahun fiskal tersebut.
Hal ini karena mahasiswa tersebut belum memiliki alamat di pemerintah daerah Jepang pada 1 Januari.
Namun, pajak penduduk dapat mulai dikenakan pada tahun fiskal berikutnya.
Hal itu apabila mahasiswa tersebut tinggal di Jepang pada 1 Januari dan penghasilan tahun sebelumnya melebihi batas tidak kena pajak yang berlaku.
Besarnya pajak penduduk secara umum dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari Januari hingga Desember pada tahun sebelumnya.
Penghitungan dilakukan setelah memperhitungkan potongan yang berlaku.
Penghasilan tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kewajiban pajak penduduk pada tahun berikutnya.
Status sebagai mahasiswa di universitas atau sekolah bahasa tidak membuat seseorang otomatis bebas dari pajak penduduk.
Mahasiswa dapat diwajibkan membayar pajak apabila penghasilan tahun sebelumnya melebihi batas tidak kena pajak yang berlaku setelah potongan dan ketentuan terkait diperhitungkan.
Kewajiban pajak tidak hanya ditentukan berdasarkan status seseorang sebagai mahasiswa.
Mahasiswa internasional juga secara umum mengikuti sistem pajak penduduk berdasarkan alamat dan penghasilan.
Karena itu, mahasiswa yang bekerja di Jepang tetap perlu memperhatikan jumlah penghasilan yang diperoleh selama satu tahun.
Sebaliknya, mahasiswa dengan penghasilan relatif rendah dapat tidak dikenai bagian pajak penduduk yang dihitung berdasarkan penghasilan.
Hasil penghitungan bergantung pada beberapa faktor, seperti total penghasilan, potongan yang tersedia, tanggungan, status disabilitas, dan ketentuan yang diterapkan pemerintah daerah.
Penghitungan pajak penduduk dikelola secara lokal, mahasiswa perlu memastikan batas penghasilan dan persyaratan potongan yang berlaku kepada kantor pajak pemerintah daerah masing-masing.

Status sebagai pekerja part-time juga tidak otomatis membebaskan seseorang dari pajak penduduk.
Pekerja paruh waktu dapat diwajibkan membayar pajak apabila penghasilan tahun sebelumnya melampaui batas tidak kena pajak yang berlaku setelah potongan terkait diperhitungkan.
Jenis pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu bukan satu-satunya penentu kewajiban pajak.
Pekerja part-time tetap dapat dikenai pajak penduduk apabila penghasilannya memenuhi ketentuan yang berlaku.
Hal yang sama juga berlaku bagi seseorang yang memiliki beberapa pekerjaan paruh waktu sekaligus.
Pekerja yang memiliki lebih dari satu pekerjaan perlu memperhatikan total penghasilan dari seluruh pekerjaannya.
Melihat satu slip gaji saja belum tentu menunjukkan total penghasilan tahunan seseorang.
Pekerja yang memiliki beberapa pekerjaan mungkin perlu melaporkan pajak penghasilan nasional atau pajak penduduk kepada pemerintah daerah.
Hal ini bergantung pada jumlah penghasilan dan cara penghasilan tersebut dilaporkan.
Prosedur yang berlaku perlu dikonfirmasi kepada kantor pajak atau pemerintah daerah terkait.
Mahasiswa tertentu dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kinrō gakusei kōjo (勤労学生控除) atau working-student deduction.
Potongan ini ditujukan bagi mahasiswa yang bekerja dan memenuhi ketentuan tertentu.
Kelayakan memperoleh working-student deduction bergantung pada beberapa persyaratan.
Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan institusi pendidikan, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, total penghasilan, serta penghasilan dari sumber lainnya.
Tidak semua mahasiswa yang bekerja otomatis dapat memperoleh potongan tersebut.
Working-student deduction merupakan potongan pajak, bukan pembebasan pajak secara menyeluruh.
Mahasiswa yang mendapatkan potongan ini juga tidak otomatis terbebas dari kewajiban membayar pajak penduduk.
Kewajiban pajak tetap ditentukan berdasarkan kondisi penghasilan dan ketentuan yang berlaku.
Mahasiswa perlu memastikan persyaratan serta batas penghasilan yang berlaku kepada kantor pajak pemerintah daerah.
Pajak penduduk di Jepang dapat dibayarkan melalui dua mekanisme utama, tergantung kondisi pekerja.
Bagi pekerja bergaji, pajak biasanya dipungut melalui tokubetsu chōshū (特別徴収) atau pemungutan khusus.
Dalam kondisi lain, pembayaran dapat dilakukan melalui futsū chōshū (普通徴収) atau pemungutan biasa.
Dalam sistem tokubetsu chōshū, perusahaan memotong pajak penduduk langsung dari gaji bulanan pekerja.
Perusahaan kemudian menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah daerah.
Mahasiswa dan pekerja part-time dapat memeriksa slip gaji untuk mengetahui apakah terdapat pemotongan pajak penduduk.
Dalam sistem futsū chōshū, pemerintah daerah dapat mengirimkan lembar pembayaran secara langsung kepada penduduk.
Tidak adanya potongan pajak penduduk pada slip gaji belum tentu berarti seseorang tidak memiliki kewajiban pajak.
Mahasiswa dan pekerja part-time perlu memeriksa slip gaji sekaligus surat yang dikirimkan pemerintah daerah.
Jika menerima pemberitahuan pajak, pembayaran perlu dilakukan sesuai tenggat yang tercantum.
Bagi mahasiswa internasional, aturan pajak dan aturan imigrasi merupakan dua sistem yang berbeda.
Membayar pajak tidak memberikan izin kepada seseorang untuk bekerja di Jepang.
Sebaliknya, penghasilan yang terlalu rendah untuk dikenai pajak penduduk juga tidak menghapus pembatasan kerja yang melekat pada status tinggal seseorang.
Pemegang status tinggal “Student” secara umum memerlukan izin untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan yang diizinkan oleh status tinggalnya sebelum mengambil pekerjaan berbayar.
Mahasiswa dan pekerja part-time perlu memeriksa izin serta ketentuan yang tercantum di bagian belakang kartu tinggal atau dalam izin terpisah.
Pertanyaan mengenai izin imigrasi dan batas waktu kerja perlu disampaikan kepada Badan Layanan Imigrasi Jepang.
Sementara itu, pertanyaan mengenai pajak penduduk perlu disampaikan kepada pemerintah daerah tempat seseorang terdaftar.
Dengan izin menyeluruh standar, mahasiswa internasional secara umum dapat bekerja hingga 28 jam per minggu selama masa perkuliahan.
Pada masa libur panjang yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, mahasiswa secara umum dapat bekerja hingga delapan jam per hari.
Mahasiswa dapat melihat panduan Badan Layanan Imigrasi Jepang untuk informasi resmi tentang izin kerja dan batas jam kerja.
Panduan tersebut juga menjelaskan kegiatan yang diperbolehkan bagi pemegang status “Student”.
Mahasiswa juga dapat menghubungi kantor imigrasi regional atau Foreign Residents Information Center.
Kantor mahasiswa internasional di institusi pendidikan dapat memberikan bantuan administratif.
Namun, Badan Layanan Imigrasi Jepang tetap menjadi sumber yang berwenang mengenai izin keimigrasian.
Sementara itu, pertanyaan mengenai pajak penduduk, pemberitahuan pembayaran, deklarasi, atau batas tidak kena pajak perlu disampaikan kepada bagian pajak penduduk di pemerintah daerah tempat mahasiswa terdaftar.
Informasi umum mengenai pajak juga tersedia dalam Chapter 8: Tax dari Badan Layanan Imigrasi Jepang.
Mahasiswa asing tidak otomatis dibebaskan dari pajak penduduk.
Kewajibannya bergantung pada beberapa hal, termasuk alamat per 1 Januari, penghasilan tahun sebelumnya, serta potongan dan batas tidak kena pajak yang berlaku.
Pekerja baito atau part-time dapat dikenai pajak penduduk apabila penghasilan tahun sebelumnya melampaui batas tidak kena pajak setelah potongan terkait diperhitungkan.
Status sebagai pekerja paruh waktu tidak otomatis membuat seseorang bebas pajak.
Batas penghasilan yang berlaku perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah karena penghitungan pajak penduduk dikelola secara lokal.
Hasil penghitungan juga dapat dipengaruhi total penghasilan, potongan yang tersedia, tanggungan, status disabilitas, dan ketentuan pemerintah daerah.
Working-student deduction merupakan potongan pajak dan bukan pembebasan pajak secara menyeluruh.
Mahasiswa yang mendapatkan potongan ini belum tentu otomatis terbebas dari pajak penduduk.
Bagi pekerja bergaji, pajak penduduk biasanya dipotong dari gaji melalui sistem tokubetsu chōshū.
Namun, dalam kondisi lain, pemerintah daerah dapat mengirimkan lembar pembayaran langsung kepada penduduk melalui sistem futsū chōshū.
Mahasiswa internasional dan pekerja part-time di Jepang tidak otomatis bebas dari pajak penduduk hanya karena status pendidikan atau jenis pekerjaannya.
Kewajiban pajak secara umum ditentukan berdasarkan alamat seseorang per 1 Januari, penghasilan selama tahun kalender sebelumnya, serta potongan dan ketentuan tidak kena pajak yang berlaku.
Mahasiswa yang baru datang ke Jepang setelah 1 Januari umumnya belum dikenai pajak penduduk pada tahun fiskal tersebut karena belum memiliki alamat di Jepang pada tanggal tersebut.
Namun, pajak dapat mulai berlaku pada tahun fiskal berikutnya apabila mahasiswa tinggal di Jepang pada 1 Januari dan penghasilan tahun sebelumnya melebihi batas yang berlaku.
Mahasiswa dengan penghasilan rendah dapat tidak dikenai bagian pajak berdasarkan penghasilan, sedangkan mahasiswa tertentu juga dapat memenuhi persyaratan working-student deduction.
Pekerja dengan beberapa pekerjaan part-time perlu memperhatikan total penghasilan dari seluruh pekerjaan, bukan hanya penghasilan dari satu tempat kerja.
Selain itu, kewajiban membayar pajak dan izin bekerja merupakan dua sistem yang berbeda.
Mahasiswa internasional tetap harus mematuhi izin dan batas jam kerja sesuai status tinggalnya, terlepas dari ada atau tidaknya kewajiban membayar pajak penduduk.
Izin kerja, batas jam kerja, dan kewajiban pajak penduduk bergantung pada status tinggal, ketentuan izin, penghasilan, alamat, serta kondisi masing-masing orang.
Mahasiswa sebaiknya memastikan kondisi masing-masing kepada Badan Layanan Imigrasi Jepang untuk urusan keimigrasian dan pemerintah daerah terkait untuk urusan pajak penduduk.
Sumber: