Upaya tersebut semakin diperhatikan setelah seorang karyawan berusia 24 tahun di perusahaan periklanan Dentsu meninggal bunuh diri pada 2015 setelah mengalami kelelahan.
“Ini merupakan pergeseran yang tidak dapat diterima dari, dan penghapusan terhadap, kebijakan yang mendorong perusahaan untuk mengurangi jam kerja,” kata Konfederasi Nasional Serikat Buruh Jepang di Tokyo, yang dikenal sebagai Zenroren, dalam sebuah pernyataan.
Kemungkinan pergeseran menuju jam kerja yang lebih panjang juga sejalan dengan citra Takaichi.
Ia menyatakan akan terus bekerja ketika terpilih sebagai ketua partai konservatif yang berkuasa pada Oktober.
Dalam sebuah unggahan di X, Takaichi menulis pada Juli bahwa dirinya hanya tidur “nol hingga tiga jam” sebagai perdana menteri.
Hal tersebut kemudian mendapatkan banyak kritik karena dianggap “memamerkan” dedikasinya terhadap pekerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan akan tetap memantau perusahaan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesejahteraan karyawan tetap terlindungi.
Kementerian juga akan terus memberikan panduan yang diperlukan. Panduan diberikan jika terdapat risiko tinggi munculnya masalah kesehatan akibat pekerjaan berlebihan.
Perubahan kebijakan tersebut tidak berlaku bagi seluruh perusahaan di Jepang.
Perusahaan yang sejak awal tidak memiliki perjanjian khusus antara pekerja dan manajemen tetap diwajibkan secara hukum membatasi lembur hingga 45 jam atau kurang setiap bulan.
Beberapa perusahaan yang bekerja melewati jam kerja yang ditetapkan secara hukum, bahkan satu menit saja, tetap dianggap ilegal, yang umumnya delapan jam per hari atau 40 jam per minggu.
Penulis: Kompas.com/Savira Agustin