OHAYOJEPANG - Per 1 September 2026, Jepang melonggarkan aturan lembur dalam langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, kebijakan tersebut dikritik karena dianggap dapat mengembalikan budaya kerja berlebihan yang telah mengakar di Jepang.
Langkah ini dilakukan setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi mengesahkan strategi pertumbuhan pada Juli 2026.
Strategi tersebut menyerukan revisi terhadap pengawasan jam kerja yang berlaku saat ini.
Perubahan aturan lembur sebagian mencerminkan permintaan sejumlah sektor bisnis untuk menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel.
Permintaan itu muncul ketika mereka tengah menghadapi kekurangan tenaga kerja yang semakin parah.
Menurut kementerian ketenagakerjaan, sekitar 40 persen perusahaan di Jepang beroperasi berdasarkan perjanjian khusus antara pekerja dan manajemen.
Perjanjian tersebut secara hukum juga memungkinkan lembur hingga 100 jam per bulan.
Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tetap disarankan oleh pihak berwenang untuk membatasi lembur hingga 45 jam setiap bulan.