Tarif standar pajak tempat tinggal berbasis penghasilan gabungan umumnya sekitar 10 persen, meskipun aturan lokal serta alokasi antara pajak prefektur dan kotamadya dapat bervariasi.
Tarif standar pajak tempat tinggal berbasis penghasilan ini umumnya berkisar 10 persen yang terdiri dari porsi prefektur dan kotamadya.
Pajak tempat tinggal juga mencakup pemungutan per kapita tetap.
Selain itu, kotamadya memungut Pajak Lingkungan Hutan nasional sebesar 1.000 yen per tahun melalui kerangka pemungutan yang sama.
Jumlah pasti dan biaya lokal tambahan dapat bergantung pada kotamadya tempat pekerja tinggal.
Bagi karyawan yang pajak tempat tinggalnya dipungut melalui sistem penggajian, pemotongan umumnya berjalan dari bulan Juni hingga Mei tahun berikutnya.
Penentuan waktu ini sangat relevan bagi pekerja asing yang baru tiba di Jepang.
Pekerja yang baru tiba dan tidak memiliki penghasilan yang dikenakan pajak tempat tinggal Jepang pada tahun sebelumnya mungkin pada awalnya hanya memiliki sedikit atau tidak ada potongan pajak tempat tinggal dari gaji mereka.
Setelah memperoleh penghasilan di Jepang, pemotongan pajak tempat tinggal berdasarkan penghasilan tersebut dapat dimulai dari bulan Juni berikutnya, dengan catatan orang tersebut memenuhi kondisi tempat tinggal yang berlaku pada tanggal 1 Januari.
Akibatnya, gaji bersih seorang karyawan dapat menurun setelah pemotongan pajak tempat tinggal dimulai, meskipun gaji kotor di Jepang tetap tidak berubah.