Untuk pekerja yang ditempatkan melalui perusahaan penyedia tenaga kerja, upah minimum yang berlaku pada umumnya adalah tarif di prefektur tempat mereka ditugaskan untuk bekerja.
Panduan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (MHLW) bagi pekerja asing juga menyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan Jepang berlaku tanpa memandang kewarganegaraan.
Per Agustus 2026, sebelum revisi upah minimum prefektur 2026 mulai berlaku, tarif yang berlaku secara hukum masih merupakan tarif yang ditetapkan dalam siklus revisi 2025.
Tokyo memiliki upah minimum per jam sebesar 1.226 yen (sekitar Rp 136.550), dibandingkan dengan 1.177 yen (sekitar Rp 131.142) di Osaka, 1.075 yen (sekitar Rp 119.804) di Hokkaido, dan 1.057 yen (sekitar Rp 117.798) di Fukuoka.
Rata-rata tertimbang nasional untuk tarif 2025 adalah 1.121 yen (sekitar Rp 124.782) per jam.
Revisi baru saat ini sedang berlangsung dan masing-masing dewan lokal melakukan pembahasan sebelum tarif baru ditetapkan secara resmi dan mulai berlaku.

Upah minimum hanyalah batas bawah yang ditetapkan secara hukum. Angka tersebut tidak dapat dianggap sebagai standar gaji di jepang untuk setiap pekerja.
Survei Dasar Struktur Upah MHLW 2025 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam rata-rata upah bulanan terjadwal di setiap prefektur.
Dalam survei ini, “upah” mengacu pada rata-rata pendapatan tunai terjadwal pada Juni, sebelum pajak penghasilan dan potongan lainnya, serta tidak termasuk uang lembur dan pembayaran untuk pekerjaan tambahan.